Berhasil di Sukowati, Pemerintah Layak Beri Kesempatan Luas pada Pertamina

Jakarta, Situsenergy.com

Capaian prestasi Pertamina dalam menggenjot produksi minyak di Sukowati Field, harusnya menjadi acuan Pemerintah bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan nasional tersebut sangat andal mengelola lapangan eksisting dan alih kelola. Terlebih, karena keberhasilan itu juga ditandai dengan kemampuan Pertamina dalam menghidupkan kembali sumur-sumur yang telah mati.

“Ini kan sudah bukti. Hanya dalam waktu dua bulan Pertamina bisa meningkatkan produksi dengan sangat baik. Makanya Pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk memberi kesempatan Pertamina lebih luas. Kalau tidak diberi kesempatan dan pengalaman lebih besar, perusahaan tidak bisa maju,” tegas anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo di Jakarta, Minggu (22/7).

Setelah Pertamina resmi melakukan alih kelola Sukowati sekitar dua bulan lalu, produksi minyak lapangan tersebut memang meingkat pesat. Jika produksi sebelum terminasi adalah 6.598 barel per hari, maka setelah Pertamina mengambil alih pengelolaan dari JOB PPEJ, produksi Sukowati Field meningkat menjadi 8.008 BPOD per 17 Juli 2018.

Di antara kesempatan tersebut, Harry menyebut bahwa Blok Rokan adalah prioritas.  Pemerintah harus membuang keraguan terhadap Pertamina, karena prestasi di Sukowati memang menjadi bukti bahwa Pertamina memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk mengelola blok-blok domestik secara mandiri. “Tidak usah ragu-ragu. Pemerintah harusnya memberikan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina,” lanjut Harry.

Kepercayaan yang diberikan kepada Pertamina untuk mengelola Blok Rokan dan juga blok-blok baru yang belum tereksploitasi, menurut Harry sangat penting. Karena keragu-raguan Pemerintah terhadap kemampuan Pertamina selama ini, justru berdampak buruk terhadap ketahanan energi. Selain itu, tentu saja menghambat BUMN tersebut untuk bersaing dengan national oil company (NOC) NOC kelas dunia, termasuk dengan Petronas.

Kalaupun nanti dalam pengelolaan, Pertamina akan menggandeng perusahaan lain, hal itu adalah wajar dan biasa terjadi dalam pengelolaan blok minyak. Kerja sama tersebut tidak bisa diartikan bahwa BUMN itu tidak mampu. “Itu karena pertimbangan keekonomian dan bisnis serta untuk mengurangi risiko finansial yang tinggi. Jadi wajar-wajar saja,” lanjutnya. (Fyan)