Oleh: Sofyano Zakaria – Pengamat Kebijakan Energi
Belakangan ini, PT Pertamina (Persero) kembali menjadi bahan perbincangan publik. Mulai dari isu pembelian BBM oleh SPBU swasta, tudingan pelayanan yang menurun, hingga keluhan mesin motor “brebet “ di 12 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur.
Sayangnya, sebagian opini publik seolah menempatkan Pertamina sebagai pihak yang selalu salah. Padahal, jika kita cermati secara objektif, kondisi yang dihadapi BUMN energi ini jauh lebih kompleks dari sekadar isu-isu di permukaan.
Isu Pembelian BBM SPBU Swasta
Beberapa pihak menuding aneh ketika piha SPBU Swasta dikabarkan membeli BBM dari Pertamina .
Padahal sejatinya jual beli yang dilakukan tersebut , bukanlah “murni” dan bukan sepenuhnya “kemauan” Pertamina.
Padahal disisi lain , dalam bisnis energi, mekanisme tukar pasok (swap) atau pembelian lintas jaringan adalah praktik umum. Hal ini dilakukan agar pasokan BBM di lapangan tetap aman, terutama ketika terjadi gangguan logistik atau lonjakan permintaan.
Penjualan bbm ke SPBU swasta yang sejatinya adalah Pesaing bisnis Pertamina , menunjukkan fleksibilitas operasional Pertamina dan juga sekaligus bagaimana Pertamina siap mendukung progarn dan kebijakan Pemerintah dalam menjalankan fungsi penugasan publik: memastikan masyarakat tidak kekurangan BBM.
Jika hanya mementingkan kepentingan bisnis semata , tentu Pertamina akan lebih menyukai pesaingnya tak punya stock bbm.
Mereka yang memahami rantai suplai energi tahu, bahwa ini bukan bisnis semata melainkan wujud tanggung jawab bumn terhadap terhadap terpenuhinya kepentingan
Masyarakat terhadap energi.
Jika di tuding Pertamina takut dengan pesaing , tentu hal ini tidak masuk akal , karena Pertamina dengan 8.349 unit spbu dan 6.773 Pertashopnya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI tentu tidak gentar dengan pesaingnya yang hanya memiliki spbu hanya dalam jumlah ratusan unit saja dan hanya ada di beberapa kota tertentu saja.
Pelayanan Dipermasalahkan: Pertamina Menanggung Beban Ganda
Kritik terhadap pelayanan SPBU Pertamina juga ramai di media sosial. Ada yang menyoroti antrean panjang, ada yang mengeluhkan sistem subsidi digital yang lambat.
Namun publik harus sadar: Pertamina tidak beroperasi sebagai entitas bisnis murni. Ia adalah BUMN penugasan, yang wajib menyalurkan BBM subsidi bahkan ke daerah-daerah yang secara ekonomi tidak menguntungkan.
Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk meningkatkan pelayanan publik harus melewati prosedur birokrasi dan regulasi negara.
Sementara itu, SPBU swasta bisa beroperasi bebas dengan logika pasar dan margin tinggi, tanpa kewajiban menyalurkan BBM subsidi.
Karena itu, tidak adil membandingkan Pertamina dengan SPBU swasta dalam hal efisiensi dan pelayanan tanpa memahami konteks sosial dan tanggung jawab negara di baliknya.
Kasus Motor “Brebet” di Jawa Timur: Dugaan yang Perlu Data, Bukan Emosi
Kasus sepeda motor yang “brebet” setelah mengisi Pertalite dibeberapa spbu di 12 kabupaten kota di Jawa Timur, viral di media sosial.
Padahal publik sangat paham jumlah kabupaten kota di jawa timur ada 38 kabupaten kota sementara jumlah kabupaten kota di Indonesia ada 514.
Tuduhan pun muncul: kualitas BBM Pertamina menurun.
Namun, hasil uji laboratorium independen yang dilakukan oleh LEMIGAS menunjukkan spesifikasi Pertalite masih sesuai standar nasional.
Masalah brebet bisa muncul karena banyak faktor kondisi tangki, sistem injektor, endapan, atau asal sumber pasokan bbm yang bisa saja tidak dibeli dari spbu yang sah secara Undang Undang dan hal lain yang bukan semata-mata karena bahan bakarnya.
Publik juga tentu paham dan bisa mempertanyakan misalnya mengapa kasus “brebet” hanya nyaris sekitar 99persen terjadi pada kendaraan sepeda motor saja.
Mengapa hanya beberapa sepeda motor saja yang mengalami kasus “brebet” ketika ia dinyatakan membeli bbm pertalite dari spbu yang sama?
Masyarakat pun bisa berpikir dan bertanya : apakah semua merek dan type sepeda motor yang terkena kasus “brebet” tersebut?
Dan tentu saja kita sebagai masyarakat pasti juga akan mempertanyakan jika bbm pertalite dianggap bermasalah mengapa tidak seluruh spbu di jawa timur termasuk yang di pulau madura tidak mengalami hal ini?
Pertamina sudah mengambil langkah cepat dengan menguji sampel BBM dan memeriksa SPBU terkait. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab korporasi yang patut diapresiasi, bukan justru dijadikan bahan “bully”.
Publik Perlu Lebih Adil Menilai BUMN Energi
Sudah terlalu sering Pertamina menjadi “kambing hitam” setiap kali ada gejolak energi: harga naik, stok menipis, pelayanan lambat dan lain lain , semua dituding sebagai kesalahannya.
Padahal, banyak kebijakan energi adalah merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan semata keputusan korporasi Pertamina.
BUMN ini justru menjadi benteng terakhir kedaulatan energi nasional, tetap melayani rakyat bahkan saat margin usahanya ditekan oleh kebijakan subsidi.
Pertamina layak dikritik untuk perbaikan, tapi kritik harus berbasis data dan pemahaman sistem energi nasional, bukan sekadar sentimen di media sosial.
Kita harus ingat, Pertamina beroperasi bukan untuk mencari untung semata, tetapi untuk menjaga agar energi tetap sampai ke dapur rakyat di pelosok negeri.
Penutup
Pertamina bukan perusahaan sempurna, tapi ia juga bukan perusahaan gagal.
Ia berdiri di antara dua dunia: dunia bisnis yang menuntut efisiensi serta keuntungan dan dunia publik yang menuntut pemerataan.
Dalam kondisi seperti ini, membully Pertamina tanpa memahami konteksnya hanya akan melemahkan semangat mereka yang bekerja menjaga energi negeri.
“Di tengah tekanan global dan kritik publik, Pertamina tetap menyalakan energi bagi jutaan rakyat Indonesia. Sebelum kita menghujat, mari kita pahami betapa berat tugas yang diembannya.” []
Leave a comment