Jakarta, Situsenergi.com
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, menilai polemik kelangkaan BBM di SPBU swasta akhir-akhir ini telah diseret ke arah opini yang menyesatkan. Ia menyayangkan munculnya tudingan yang menyebut Pertamina tidak siap bersaing dan berupaya memonopoli bisnis BBM nasional.
Menurut Ferdinand, narasi tersebut tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa SPBU swasta sejak awal sudah terikat kontrak dengan pemerintah, termasuk pembatasan kuota impor BBM setiap tahun. “Kuota ini bukan bentuk pembatasan sepihak, melainkan pengaturan agar neraca perdagangan dan produksi nasional tetap stabil,” ujar Ferdinand, dalam videonya, dikutip Situsenergi.com, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan, jika impor BBM oleh SPBU swasta dibiarkan tanpa batas, maka hal itu berpotensi mengganggu produksi nasional dan merusak keseimbangan ekonomi energi Indonesia.
“SPBU swasta hanya berani bermain di kota besar, sementara Pertamina harus melayani dari Aceh hingga Papua, bahkan mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun setiap tahun untuk menjaga harga BBM satu harga di Papua,” ujarnya.
Ferdinand juga menolak anggapan bahwa Pertamina melakukan praktik oplosan BBM. Menurutnya, istilah tersebut sengaja dipelintir untuk membentuk persepsi negatif publik.
“Blending bukan oplosan. Itu proses teknis yang lazim untuk menyesuaikan kadar oktan dan membedakan jenis bahan bakar,” tegasnya.
Ia menambahkan, tuduhan tersebut justru memberi keuntungan besar bagi SPBU swasta karena mendorong masyarakat berpindah membeli BBM non-Pertamina. Akibatnya, kuota impor mereka cepat habis. Namun ketika meminta tambahan kuota, hal itu tidak dapat dikabulkan karena akan mengganggu neraca perdagangan nasional.
Ferdinand juga mengkritik sikap SPBU swasta yang menolak membeli BBM campuran etanol dari Pertamina. Padahal, etanol merupakan bagian dari kebijakan energi bersih untuk mengurangi emisi karbon.
“Amerika mencampur BBM dengan etanol hingga 10 persen, bahkan Brasil sampai 30 persen. Jadi kalau mereka menolak, berarti tidak mendukung kampanye global melawan pemanasan bumi,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami konteks secara utuh. “Pertamina menjalankan amanat konstitusi menyediakan energi untuk seluruh rakyat. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan drama politik energi,” kata Ferdinand.
Menurutnya, jika SPBU swasta ingin mendapat perlakuan sama dengan Pertamina, mereka juga harus siap menanggung tanggung jawab sosial dan membangun SPBU hingga pelosok negeri.
“Kalau mereka berani seperti Pertamina, silakan impor bebas. Tapi jangan menuntut hak yang sama tanpa kewajiban yang sepadan,” pungkasnya. (GIT)
Leave a comment