SP SPPG Jabar Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN

Jakarta, situsenergy.com

Gas bumi adalah salah satu sumber energy penting bagi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energy nasional. Sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh Negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2.

Hal tersebut yang mendasari Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) khususnya di Jawa Barat  dengan tegas menyatakan menolak diakuisisi oleh PGN”.

SPPG berpendapat bahwa skema akuisisi yang dilakukan tidak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai amanat konstitusi, dimana perusahaan yang 43,036 % sahamnya dimiliki oleh publik/swasta (dominan pihak asing) mengakuisisi perusahaan yang 100% dimiliki negara, dan tindakan akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan patut diduga adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan sekelompok pihak tertentu saja.

Menurut Nugeraha Junaedy, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas, Pertagas sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, 100% sahamnya berpotensi divaluasi atau valuasi direkayasa menjadi lebih rendah dari nilai yang seharusnya terutama jika terdapat oknum-oknum pengambil keputusan mengidap moral hazard dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan ikut bermain untuk mengeruk keuntungan bisnis nasional.

“Proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan terburu-buru hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif, termasuk namun tidak terbatas dalam hal organisasi, kelembagaan dan SDM, yang mana hal ini sangat berpotensi menyebabkan kerugian negara,” katanya pada wartawan, Jumat (13/7) di Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjutnya, Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) dalam naungan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beserta seluruh konstituen FSPPB, atas nama seluruh Pekerja Pertamina menyatakan bahwa kami menolak akuisisi Pertagas oleh PGN dan menuntut agar Conditional Sales & Puschase Agreement (CSPA) dibatalkan serta seluruh proses akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut segera dihentikan. (Fyan)