IRESS Sayangkan Direktorat Gas Dihapus

Jakarta, Situsenergy.com

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkapkan, ke depan gas akan menjadi energi yang sangat strategis. Namun ia mengaku heran dengan dihilangkannya Direktorat Gas dari struktur organisasi PT Pertamina (Persero).

“Selama ini penglolaan bisnis gas yang strategis ini juga ada di tangan Pertamina. Karena selain memang menguntungkan, hal ini sesuai dengan konstitusi karena ini sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak jadi harus berada di bawah BUMN,” katanya kepada wartawan usai menjadi saksi ahli di Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN), Jakarta, Selasa (10/7).

Sehingga, kata dia, dengan dihilangkannya Direktorat Gas berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi karena pengelolaan tidak lagi oleh BUMN tetapi oleh swasta.

Selain itu, kata dia, ke depan bisnis gas dan penggunaan gas secara global akan semakin meningkat. Pasalnya, banyak lembaga resmi energi seperti OPEC dan juga perusahaan-perusahaan migas besar di dunia seperti ExoonMobil, Shell, BP dan lain-lain selalu menerbitkan kebutuhan energi ke depan.

“Dan di sana kita akan kita temukan bahwa penggunaan gas itu akan terus meningkat. Justru minyak dan batu bara yang turun. Ini memang sesuatu yang sangat signifikan dan strategis untuk dikelola oleh BUMN,” paparnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama ini PGN hanya mengurusi soal downstream dan mainstream, padahal bisnis gas itu komporehensif mulai dari hulu sampai hilir. Jadi tidak hanya bicara soal downstream dan mainstream tapi juga upstream. “Dan itu strategis, lalu kenapa harus kita hilangkan dan serahkan kepada perusahaan yang selama ini hanya mengurusi downstream dan mainstream?” tanya dia.

Ia juga meminta kepada Pemerintah untuk membuat mapping tentang apa bisnis yang dikelola, kemudian fokus ke sana dan siapkan organisasi yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan. “Jangan justru tidak sesuai antara kebutuhan dengan organisasi yang disiapkan. Saya kira ini yang sangat penting yang harus dipahamkan kepada masyarakat,” tukasnya.

Lebih jauh Marwan juga menilai, bahwa akuisisi Pertagas oleh PGN itu bisa dianggap sebagai  langkah privatisasi terselubung. “Tadinya 100 persen dikuasai negara dan ini sektor strategis yang sudah sangat tepat dijalankan oleh Pertagas. Tapi dengan Pertagas dimasukkan ke PGN maka ini tidak lagi menjadi perusahaan 100 persen milik negara. Sudah terjadi transfer saham kepada publik dan di dalamnya itu ada asing,” ketusnya.

“Bagaimana bisa kita membiarkan sektor strategis yang dijamin oleh negara untuk dikelola oleh BUMN itu sebagian sudah dimiliki oleh asing. Karena di dalam PGN itu asingnya sekitar 80 persen dari 43 persen. Kalau seandainya 51 persen saham Pertagas itu dibeli oleh PGN, artinya saham asing sangat signifikan dan itu sama dengan pengkhianatan terhadap kosntitusi,” pungkasnya.(adi)