Jakarta, situsenergi.com
Center of Economics and Law Studies (Celios) berharap Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melakukan tiga hal kunci agar kinerjanya bisa berjalan optimal.
“Ketiga hal itu yakni melakukan percepatan regulasi yang mendorong transisi energi di kawasan industri, segera merilis daftar PLTU batu bara yang akan dipensiunkan, serta melakukan reformasi tata kelola hilirisasi,” kata Direktur Celios Bhima Yudhistira dikutip di Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Menurut Bhima, percepatan regulasi seperti revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan industri, ditujukan agar kebijakan hilirisasi dan transisi energi yang ditargetkan pemerintah berjalan beriringan.
“Daftar PLTU batu bara yang hendak dipensiunkan dibutuhkan oleh pemerintah sebagai kerangka jalan untuk mewujudkan ketahanan energi hijau, sesuai arahan Presiden Prabowo yang mendorong penutupan PLTU batu bara dalam 15 tahun ke depan.
Namun sejauh ini belum ada list-nya dan upaya teknis serta regulasi untuk menyuntik mati PLTU. Momentumnya kan pas ya, karena saat ini beban oversupply listrik dan biaya kesehatan dari PLTU menekan APBN,” paparnya.
“Sementara untuk reformasi tata kelola hilirisasi termasuk moratorium smelter baru yang memiliki teknologi rendah dan dampak lingkungan tinggi, bisa dilakukan dengan cara mengkaji ulang skema insentif dan perpajakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.(Ert/SL)
Leave a comment