Perubahan Subsidi BBM Harus Melibatkan DPR

Jakarta, situsenergy.com

Wacana pemerintah untuk menambah subsidi solar diapresiasi oleh beberapa pihak. Namun kebijakan ini harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR RI Komisi VII, meskipun Kementerian Keuangan telah menyepakatinya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron, mengatakan DPR sebagai wakil dari rakyat harus dilibatkan dalam setiap perubahan mata anggaran pemerintah. Meskipun dalam hal subsidi ini, ujung tombak kebijakan berada di tangan Kementerian Keuangan. Herman menilai keharusan melibatkan DPR dalam pembahasan perubahan anggaran karena pada akhirnya konsekuensi dari perubahan itu berimbas pada cadangan fiskal.

“Dana cadangan risiko fiskal tersebut ditambah guna mengantisipasi perubahan asumsi fiskal, seperti perubahan harga minyak, produksi minyak dan gas. Serta biaya penggantian (cost recovery) migas,” kata Herman di Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Herman, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki otoritas moneter, biasanya dalam mata uang cadangan yang berbeda. Sebagian besar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Cadangan ini digunakan untuk mendukung kewajiban dari otoritas moneter, sehingga DPR harus mengetahuinya.

“Dengan adanya perubahan postur dalam APBN maka pembahasan subsidi bersama DPR tidak bisa dihindarkan, jadi sudah jelas (persetujuan DPR),” pungkasya.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM mewacanakan untuk menambah subsidi solar dari Rp500 per liter menjadi Rp1.500 perliter atau bertambah Rp1.000 perliternya. Penambahan subsidi ini sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak dunia agar PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan penyalur BBM bersubsidi tidak semakin terbebani. Pasalnya pemerintah sudah berjanji tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan listrik hingga akhir 2018. (Din)