Menkeu Masih Kaji Rencana Tambahan Subsidi Solar

Jakarta, situsenergy.com

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, masih mengkaji rencana penambahan subsidi solar. Kajian terkait perhitungan ulang besaran jumlah yang akan dikeluarkan nantinya.

Sauhasil mengatakan, perhitungan yang dilakukan pihaknya juga akan mempertimbangkan dan melihat proses dengan tepat.

“Masih dihitung itu oleh kita dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). Kayaknya sudah diomongin, tapi tim teknis masih kerja,” ujar dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5) kemarin.

Menurutnya, saat ini tim teknis sedang mengkajinya.”Makanya, lagi dilihat biar tim teknis kerja dulu. Nanti mekanisme kita lihat paling tepat seperti apa. Kalau subsdi tahun ini, pasti harus diaudit dulu setelah selesai harus ada proses audit dan kita lihat prosesnya seperti apa,” kata Suahasil.

Sementara, pekan lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

“Ya untuk berapanya biarkan saja itu dihitung, tapi ya memang sekitar Rp 10 triliun. Ya iya, apalagi kalau bukan APBN-P,” ujar Menko Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/5).

Menko Darmin menjelaskan, penambahan tersebut untuk membantu PT Pertamina menjalankan tugas menyalurkan BBM bersubsidi bukan hanya untukdi luar Jawa tapi juga Jawa, Madura, Bali (Jamali).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan harga Solar tidak mengalami kenaikan sejak tiga tahun lalu. Pemerintah memutuskan kebijakan tersebut, meski anggaran subsidi energi dipangkas.

‎Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mengatakan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017, total subsidi energi sebesar Rp 323 triliun atau lebih rendah 66 persen dari realisasi sebesar Rp 958 triliun pada tiga tahun sebelumnya, yaitu 2012, 2013, dan 2014.(mul)