Jakarta, Situsenergi.com
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahaladia mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perpanjangan pengelolaan PT Freeport Indonesia.
“Tadi dalam beberapa waktu terakhir ini, kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport,” kata dia dalam pernyataanya dikutip dari akun youtube BKPM Sabtu (29/04/2023).
Seperti diketahui, kata Bahlil, paska pemerintah mencaplok saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen, kondisi keuangan perusahaan terus mengalami kemajuan yang sangat positif dari tahun ke tahun.
Bahkan dalam laporan yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia, tahun depan potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport Indonesia beberapa waktu lalu kemugkinan akan lunas.
“Kalau kita lihat pendapatan Freeport dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan dalam laporan Freeport kepada Pemerintah 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport itu kemungkin besar akan lunas tahun 2024,” kata dia lebih lanjut.
Atas dasar itu, kata Bahlil, pemerintah berencana akan memperpanjang pengelolaan PT Freeport Indonesia dengan catatan dengan adanya penambahan saham pemerintah.
“Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham , diaman pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen” kata dia.
Ditambahkan Bahlil, kemungkinan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua tersebut akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat yang saat ini pembahasannya sudah cukup matang.
“Kami meminta mereka juga membangun smelter di Papua, tidak hanya di Gresik,” kata dia.(SA/SL)
Leave a comment