Jakarta, Situsenergi.com
Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), komitmen untuk membantu program pemerintah mengurangi emisi karbon dengan terus meningkatkan penjualan BBM beroktan tinggi. Oleh sebab itu Pertamina akan terus meningkatkan penjualan BBM non PSO (public service obligation) atau minyak bersubsidi.
“Dengan demikian, akan terjadi penurunan carbon emisi karena untuk BBM yang non PSO ini punya RON (research octane number) lebih baik dengan tingkat emisi yang lebih rendah,” ungkap Nicke di DPR RI, Selasa (7/2/2023).
Target menurunkan penjualan BBM bersubsidi (beroktan rendah) dan menaikkan penjualan BBM non PSO berbanding lurus dengan ketetapan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang telah menetapkan kuota BBM bersubsidi tahun ini.
Diketahui kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdidi tahun 2023 untuk minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 juta kilo liter (KL) di tahun 2023. Kemudian kuota solar bersubsidi sebesar 17 juta KL dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) sebesar 32,56 juta KL.
“Tahun ini kuotanya diturunkan menjadi 57,92 juta KL, tentu program pengendalian akan terus kami lakukan, kita semua masih nunggu revisi PerPres (Peraturan Presiden) No 191 tahun 2014,” ulasnya.
Ditegaskan bahwa di tahun 2022 lalu, Pertamina mampu mengendalikan penjualan BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. Kebijakan pembatasan ini dinilai baik sehingga akan terus dilakukan di tahun ini.
“Tahun 2022, baru pertama kali bisa kita kendalikan sehingga masih sedikit di bawah kuota,” pungkas dia. (DIN/SL)
Leave a comment