2023, Kementerian ESDM Targetkan Pembangunan Program BBM Satu Harga di 89 Lokasi

Jakarta, Situsenergi.com

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, bahwa untuk tahun 2023 pihaknya manergetkan membangun 89 lokasi Bahan Bakar minyak (BBM) Satu Harga lagi. Sementara hingga saat ini program tersebut telah menjangkau 423 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan Arifin saat jumpa pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2022 dan Program Tahun 2023 yang dikutip di Jakarta, Senin (30/1/2023). “Saat ini sebanyak 423 lokasi yang sudah terpasang, ke depannya kami targetkan di tahun 2023 sebanyak 89 lokasi lagi. Ternyata memang banyak wilayah-wilayah yang harus kami layani kebutuhan BBM-nya,” kata dia,

Menurut Menteri Arifin, Program BBM Satu Harga pada 2022 telah tercapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan yakni merealisasikan 92 titik lokasi BBM Satu Harga selama 2022. Dengan tambahan tersebut di seluruh Indonesia saat ini telah ada 423 titik lokasi BBM Satu Harga.

“Adapun lokasi 423 BBM Satu harga tersebut tersebar di 68 lokasi di Sumatera, tiga lokasi di Jawa dan Madura, dua lokasi di Bali, 72 lokasi di NTB dan NTT, 95 lokasi di Kalimantan, 45 lokasi di Sulawesi, serta 138 lokasi di Maluku dan Papua,” katanya.

Sementara harga jual BBM Satu Harga ditetapkan untuk BBM jenis Pertalite Rp 10.000/liter serta Rp 6.800/liter untuk solar. Sebelum ada program tersebut, harga Pertalite bisa mencapai Rp 100.000/liter di beberapa tempat, seperti Kabupaten Puncak, Papua.

“Sebelumnya di beberapa daerah seperti di Papua harganya mencapai Rp100 ribu per liter. Di Nunukan, serta di Pegunungan Arfak, Papua Barat, harga per liternya juga sangat tinggi,” ujarnya.

Program BBM Satu Harga ditujukan agar harga jual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan harga jual Jenis BBM Tertentu (JBT) sama hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Ia mengaku pihaknya fokus untuk daerah yang membutuhkan BBM yang cost-nya mahal untuk tersentuh dengan program BBM Satu Harga.

Program BBM Satu Harga sendiri merupakan bukti komitmen pemerintah terhadap pemerataan akses energi ke seluruh pelosok di Indonesia. Program itu dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak akhir 2016, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya di mana pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI.(Ert/SL)