Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah mengaku bahwa program hilirisasi industri yang kini sedang dijalankan banyak mendapat protes dari beberapa negara maju. Padahal program ini dilakukan untuk memperoleh nilai tambah bagi industri terutama untuk mendorong akselerasi industri hijau.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadilia mengaku bingung dengan pola pikir dari negara maju. Mereka selalu mengkampanyekan program energi hijau demi penyelamataan alam namun dal realisasinya justru menentang upaya beberapa negara yang menerapkan prinsip ekonomi/ industri hijau.
“Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023).
Lebih lanjut, Bahlil memberikan contoh kebijakan yang lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, Tiongkok, dan Amerika dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing. Seperti di Inggris dimana pada abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga.
“Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 80-an itu aturan TKDN-nya 80% dan industrinya bagus sekarang,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, saat ini sudah saatnya bagi negara maju maupun negara berkembang membangun kolaborasi dan kerja sama yang baik, dalam rangka membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau. “Tapi kami optimis Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam,” ulasnya. (DIN/SL)
Leave a comment