Jakarta, Situsenergi.com
Program subsidi pembelian kendaraan listrik sempat menghebohkan ternyata tidak ada alokasinya di APBN 2023. Hanya bikin gaduh saja. Masyarakat selalu dibuat gaduh terhadap program yang belum jelas implementasinya sebaiknya pemerintah tidak menyampaikan ke publik.
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dari Narasi Institute menjelaskan jika mengacu pada pernyataan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu diketahui bahwa APBN 2023 belum memasukkan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik. Ini artinya masyarakat dibuat PHP (pemberi harapan palsu) oleh pemerintah.
“Masyarakat terlanjur dibuat berharap dan kalau itu tidak tertunaikan akan mengesankan bahwa pemerintah mempermainkan dengan harapan rakyat,” ujar ANH, sapaan Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).
Menurut Febrio untuk nilai anggaran subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 40 juta untuk mobil berbasis hybrid, Rp 8 juta untuk motor listrik, dan Rp 5 juta untuk konversi motor listrik masih belum difinalkan. Melihat dari angkanya saja terutama subsidi pembelian mobil listrik senilai Rp 80 juta dan pembelian mobil berbasis hybrid sebesar Rp 40 juta sangat fantastis karena hanya bisa didapatkan oleh orang kaya.
“Ini miris sebab bantuan untuk hal yang mendasar seperti bantuan sosial upah saja hanya Rp 600 ribu per orang. Hal ini bisa mengakibatkan kecemburuan sosial sehingga ironis dengan konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan sosial,” tukasnya.(DIN/SL)
Leave a comment