Jakarta, Situsenergi.com
DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dana bagi hasil bagi daerah penghasil sumber daya minyak dan gas (migas). Pasalnya aturan dan ketentuan terkait dana bagi hasil ini dinilai menjadi sumber masalah karena sudah tidak relevan sehingga perlu ada revisi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan salah satu yang menjadi perhatian darinya terkait dengan banyaknya daerah penghasil migas namun justru ekonominya terpuruk. Padahal daerah penghasil migas telah berkontribusi besar terhadap APBN. Besaran bagi hasil yang timpang menjadi sumber masalah bagi pemerintah daerah dalam membangun ekonominya.
“Buatla!h besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (12/12/2021).
Mulyanto berharap pemerintah memperhatikan aspirasi daerah secara sungguh-sungguh. Sebab isu terkait bagi hasil migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat sensitif. Bila tidak dikelola dengan baik bisa berdampak luas hingga ke masalah kedaulatan negara.
“Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Presiden harus belajar dari sejarah yang ada,” ulasnya Mulyanto.
Dia menambahkan aturan terkait dana bagi hasil ini sudah lama berlaku sehingga beberapa poin dalam aturan tersebut sudah tidak relevan. Terutama kalau dikaitkan dengan semangat otonomi daerah dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan daerah-daerah terpencil.
“Presiden harus berani membuat terobosan yang menguntungkan masyarakat daerah penghasil migas dan minerba. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tapi tidak sejahtera,” pungkas dia. (DIN/SL)
Leave a comment