SKK Migas Ajak Lintas Kementerian Kunjungi WK Rokan, Ada Apa?

Jakarta, Situsenergi.com

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Lintas Kementerian selama 3 (tiga) hari yakni dari tanggal 04 Oktober 2022 sampai 06 Oktober 2022 melakukan kunjungan lapangan ke wilayah kerja Rokan yang meliputi Dumai, Duri dan Pekanbaru. Kunjungan lapangan yang diikuti oleh 58 peserta itu berasal dari Kantor Staff Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, Sub Holding Hulu Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan.

Kunjungan ke lapangan itu dilakukan
untuk membangun pemahaman para pemangku kepentingan yang lebih mendalam tentang industri hulu migas. Kegiatan itu dilakukan SKK Migas untuk terus berkoordinasi dan bersinergitas dengan para pemangku kepentingan, guna memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait industri hulu migas, serta bagaimana operasionalnya,

SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga memberikan dukungan dan fasilitasi kunjungan para pemangku kepentingan ke wilayah kerja KKKS.

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal berharap,
melalui kunjungan ke wilayah kerja KKKS secara langsung, potret dan kondisi industri hulu migas serta kesulitan di lapangan secara nyata dapat lebih diketahui oleh para pemangku kepentingan.

“Langkah ini sangat penting, karena potensi hulu migas di Indonesia masih menarik, karena dari 128 cekungan migas, saat ini yang sudah diproduksi sejumlah 20 cekungan,” katanya seperti yang dikutip di Jakarta, Selasa (10/102022).

Menurut Kemal, target peningkatan produksi minyak dan gas di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar daya saing industri hulu migas nasional tetap menarik ditengah proses transisi energi dan persaingan memperebutkan investasi hulu migas antar negara.

Saat ini, kata dia, Pemerintah sedang dalam tahap menyusun rancangan revisi PP 53 tahun 2017 tentang Perlakukan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

“Kunjungan ke wilayah kerja Rokan untuk mendapatkan Informasi penerapan skema production sharing contract (PSC) dengan skema Gross Split, setelah pada bulan September 2022 dilaksankaan kunjungan lapangan bersama lintas kementerian di wilayah kerja Mahakam yang menggunakan skema PSC Cost Recovery,” katanya.

Lebih lanjut Kemal menambahkan, bahwa dengan revisi atas kedua PP tersebut diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi hulu migas, sehingga mampu menggairahkan pelaku usaha hulu migas untuk terus mencari dan menghasilkan migas dan dapat mendatangkan investor-investor baru untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan migas di Indonesia.

“Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat mewujudkan persepsi yang sama akan pentingnya peran kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional. Hadirnya lintas kementerian diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi hulu migas yang kondusif melalui perbaikan fiscal terms,” imbuh Kemal.

Sebelumnya, kunjungan lapangan SKK Migas bersama Lintas Kementerian dilakukan ke Pertamina Hulu Mahakam telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 September 2022 untuk melihat implementasi PSC cost recovery.

Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat mewujudkan persepsi yang sama akan pentingnya peran kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional. Hadirnya lintas kementerian diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menciptakan iklim investasi hulu migas yang kondusif melalui perbaikan fiscal terms.(SL)