Menkop : Program BBM Murah Untuk Nelayan Siap Diluncurkan

Surabaya, Situsenergi.com

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki meninjau kesiapan lokasi untuk implementasi Program Solusi (Solar Untuk Koperasi) Nelayan di Kampung Nelayan Desa Kedung Cowek, Bulak, Surabaya. Adapun tujuh wilayah yang menjadi pilot project program ini yaitu Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Lokna, Deli Serdang dan Lombok Timur.

MenKop, Teten Masduki mengatakan bahwa Surabaya dinilai sudah siap melaksanakan program ini agar para nelayan yang tergabung dalam Koperasi Jasa Bahari Enam Empat bisa segera mendapaykan BBM yang murah. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) sedang mengintensifkan koordinasi agar SPBU mini khusus untuk nelayan bisa segera dibangun.

“Kita ingin nanti para nelayan bisa membeli solar sesuai harga SPBU bukan harga dari pengecer, sehingga margin pendapatan mereka akan bertambah yang pada akhirnya mereka akan semakin sejahtera,” kata MenKop Teten Masduki dalam kunjungan kerjanya di Koperasi Jasa Bahari Enam Empat, Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Dijelaskan MenKop Teten bahwa nantinya koperasi nelayan akan melaksanakan tugas untuk mengelola SPBU khusus nelayan. Pengurus koperasi diwajibkan melakukan pendataan terhadap anggotanya agar nantinya BBM yang dipasok oleh PT Pertamina (Persero) benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.

“Nanti yang bisa dapat BBM solar harus yang terdaftar di koperasi. Nah ini tugas dari koperasi nelayan untuk memastikan anggotanya untuk disiplin supaya teratur,” sambungnya.

Dengan keberadaan SPBU khusus nelayan, MenKop Teten berharap agar nelayan bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan BBM. Selama ini sekitar 60 persen biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM. Untuk itu diperlukan upaya yang nyata agar biaya produksi para nelayan bisa ditekan dengan memberikan kemudahan akses terhadap BBM yang murah sesuai harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.

“Memang kita akan dorong untuk nelayan supaya gunaka solar nah yang belum menggunakan solar nanti kita pikirkan untuk ganti alatnya sebab kalau masih gunakan pertalite keuntungannya kecil dan itu membenani nelayan,” tukasnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Jawa Timur, Muhammad Sukron menyatakan bahwa selama ini para nelayan mengeluhkan sulitnya mendapat BBM yang murah. Dengan jarak SPBU yang jauh, para nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga yang lebih mahal.

Untuk BBM jenis solar, nelayan mendapatkan harga dari pengecer dengan harga rata-rata Rp10.000 – Rp11.000 per liter dan pertalite Rp12.000 per liter. Padahal harga yang dipatok resmi oleh Pertamina untuk solar harganya Rp6.850 dan pertalite Rp10.000 per liter.

“Dengan adanya SPBU khusus bagi nelayan yang melalui koperasi ini menurut saya akan menjadi langkah konkrit untuk memberikan solusi bagi temen – teman nelayan dalam mendapat BBM. Selama ini permasalahan kami hanya soal BBM,” kata Sukron.

Dijelaskan bahwa rata-rata kebutuhan BBM untuk nelayan setiap harinya sekitar 5 liter. Dengan jumlah anggota Koperasi Jasa Bahari Enam Empat yang mencapai 351 anggota, dia optimis kebutuhan BBM murah bisa disuplai oleh Pertamina melalui SPBU mini yang dikelola oleh koperasi.

“Kebutuhan BBM solar ini sangat berdampak luar biasa bagi teman – teman nelayan di samping itu jarak melaut kita semakin jauh sehingga ongkosnya bertambah. SPBU nelayan ini akan jadi solusi yang tepat bagi nelayan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Direktur SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Amam Sukriyanto menyatakan kesiapannya untuk membantu para nelayan mendapatkan akses pendanaan yang murah. Dijelaskan bahwa BRI mendapat mandat dari pemerintah untuk ikut menyukseskan Program Solusi Nelayan. 

Untuk itu pihaknya siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan untuk melakukan pembaharuan alat tangkapnya atau untuk kebutuhan produksi lainnya. “Kami memiliki satu produk bernama KUR yang sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan nelayan untuk pengelolaan hasil tangkapannya. KUR ini masih disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 persen,” kata Amam. 

Sementara itu Deny Djukardi selaku Executive Heneral Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambahkan untuk mempercepat realisasi pembangunan Pertashop khusus nelayan dibutuhkan berbagai persyaratan administratif. Untuk itu dia berharap agar para nelayan yang tergabung dalam koperasi juga kooperatif untuk memenuhi persyaratan administratif tersebut.

“Kami perlu data – data yang terbaru dari para anggota koperasi. Memang kemarin ada beberapa kendala tapi saat ini sudah ada solusinya. Intinya dari Pertamina mendukung sekali untuk bisa melayani nalayan untuk dapat BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Deny. (DIN/SL)