Redam Gejolak Akibat Harga BBM Naik, Pemerintah Siap Salurkan Bansos Rp12,4 T

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) tambahan sebesar Rp12,4 triliun. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar. 

Bansos itu merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.

“Karena itu, pemerintah, Kementerian Sosial itu akan memberikan top up atau dana tambahan, di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat. Jadi jumlah totalnya nantinya, yang kita bantu 20.650.000 penerima manfaat. Dan nilai totalnya kurang lebih Rp12,4 triliun,” kata Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dalam diskusi online bertajuk Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Terkait skema penyalurannya, Risma menjelaskan, pihaknya mengandeng PT Pos Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp600.000 selama 4 bulan mulai September hingga Desember. 

“Namun kita serahkan dua kali. Jadi di awal bulan September ini sebesar 2 kali, yakni 150.000 kali 2 bulan 300.000. Sementara sisanya pada bulan Desember. Ditambah yang rutin kalau dia adalah penerima PKH atau atau kartu sembako,” terang Risma.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzia mengatakan bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah berupa BSU (bantuan subsidi upah) bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah inflasi. Ida menjelaskan program BSU tahun 2022 ini diberikan dan dicairkan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600.000. 

“Saya ingin sampaikan, ini bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh, tujuannya untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga,” kata Menteri Ida dalam forum yang sama.

Dia berharap, penyaluran BSU akan selesai secepatnya paling lambat akhir tahun anggaran 2022, sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan dapat membelanjakan uangnnya.

Ida menambahkan, Kemenaker baru saja melaksanakan serah terima data calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan serta penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.990.915 orang.

“Selanjutnya, data ini akan kami lakukan pemadanan atau verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ungkapnya.(DIN/SL)