Kementerian ESDM Sebut Pemanfaatan PLTS Harus Direncanakan Secara Baik

Jakarta, Situsenergi.com

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengatakan, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus direncanakan secara baik dengan menyusupkan potensi yang tersedia.

Menurut dia, penyelenggaraan pelatihan teknisi, sertifikasi pengoperasian, dan pemeliharaan PLTS tersebut terpusat bagi para operator untuk menjamin keandalan operasional listrik bersih di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Melihat pelatihan ini jauh ke depan menjadi lebih penting bagi kita semua, agar kita dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan yang akan kita bangun. Jangan sampai kita hanya pintar membangun tetapi tidak bisa merawat,” kata Prahoro dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Lebih jauh ia mengatakan, program pelatihan itu bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP Acces) yang akan berlangsung selama tiga hari di Kampus PPSDM KEBTKE, Ciracas, Jakarta Timur, pada 17-19 Maret 2022.

“Pelatihan itu merupakan hal yang penting demi menghasilkan operator PLTS terpusat yang kompeten dan handal,” katanya.

Tujuan pelatihan itu, lanjut dia, adalah untuk menghasilkan operator PLTS terpusat yang mampu melakukan pengoperasian, pemeliharaan, dan penanganan gangguan pada pembangkit sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.

“Proyek UNDP Access itu dikembangkan untuk mendukung pemenuhan listrik melalui PLTS sebagaimana kebutuhan dasar di daerah-daerah 3T yang belum mendapatkan akses jaringan listrik PLN,” ujarnya.

Sementara Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, sejak 2011 pemerintah telah membangun 319 unit PLTS dan PLTMH dengan sistem orbit. Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menyiapkan dana untuk bisa membangun pembangkit energi baru terbarukan di daerah yang belum ada koneksi terhadap jaringan PLN.

“Namun tidak semua daerah mendapat dana alokasi khusus ini mengingat keberadaan dana pemerintah sangat terbatas. Untuk itu pemerintah bekerja sama dan memanfaatkan dana dari mitra donor untuk meningkatkan akses energi didaerah yang belum terjangkau PLN,” paparnya.

Salah satunya program UNDP Access yang juga bekerja sama dengan KOICA yang sudah dimulai sejak tahun 2020 di empat provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah,” kata dia.

Penasihat Manajemen Senior untuk Unit Lingkungan dan Energi Berkelanjutan UNDP Indonesia Agus Prabowo mengatakan bahwa sebanyak 19 orang calon operator lokal yang mengikuti pelatihan adalah garda terdepan kunci suksesnya keberlanjutan proyek tersebut.(ERT/RIF)