Jakarta, situsenergi.com
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rabu pekan ini menyampaikan bahwa ada sejumlah perusahaan yang tengah membangun smelter menghadapi masalah.
Seperti dikatakan Drektur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, terdapat 12 proyek pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) yang kini mengalami masalah pendanaan.
“Setidaknya ada 12 perusahaan yang mengalami pendanaan, 8 diantaranya perusahaan smelter nikel,” kata Ridwan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII, Rabu (10/11/2021).
Dikatakannya, kebutuhan dana dalam pembangunan 12 perusahaan smelter tersebut mencapai USD 4,5 miliar, atau setara Rp 64,35 triliun (kurs Rp 14.300 per dolar AS).
Selain itu, kata dia, ada beberapa kendala lain dalam pembangunan 12 smelter tersebut. Seperti masalah perizinan terkait HGB, IMB, IPPKH, dan lainnya yang dialami 5 perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyebutkan adanya persoalan terkait pendanaan di industri smelter Tanah Air.
Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso mengharapkan pentingnya industri smelter bagi hilirisasi dan pengolahan sumber daya mineral Indonesia bisa mendorong pendanaan smelter.
Selain itu, kata dia, juga dibutuhkan upaya pemerintah untuk mendorong keekonomian smelter sehingga proyek hilirsaai tambang bisa kembali bergeliat.
“Tentunya masih banyak yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya mengoptimalkan segala lini bagi perusahaan yang sedang membangun smelter jika pemerintah komit melakukan hilirisasi di dalam negeri,” kata dia dalam sebuah wawancara tv dikutip, Jumat (12/11/2021).(SA/RIF)
Leave a comment