Uni Eropa Berlakukan Pajak Karbon, Indonesia Siap Protes

Jakarta, Situsenergi.com

Rencana pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menerapkan pajak karbon (carbon tax) bagi produk-produk yang memiliki jejak karbon tinggi dinilai hanya akan merugikan negara-negara yang memiliki produk ekspor berkarbon tinggi seperti Indonesia. Dengan pajak itu kinerja ekspor dikhawatirkan akan terhambat.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya agar rencana kebijakan carbon tax dibatalkan. Untuk itu demi memenuhi aspek legal formal, pihaknya akan mempelajari secara mendalam terkait rencana pemerintahan AS dan Uni Eropa tersebut.

Apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran dalam kaidah perdagangan internasional/World Trade Organization (WTO), pihaknya akan langsung melayangkan gugatan ke WTO.

Dia menilai negara-negara Eropa kerap berupaya menghalang-halangi perdagangan Indonesia ke negara mereka. Hal ini tentu saja sangat merugikan Indonesia.

“Kalau Indonesia tak cepat melakukan transformasi di sistem energi maka yang kami khawatirkan produk ekspor kita tidak lagi kompetitif karena akan dihitung carbon content-nya dan akan dikenakan pajak yang besar,” ujar Muhammad Lutfi dalam keterangannya, Jumat (6/8/2021).

Untuk memastikan upaya protes ini nanti berjalan mulus, pemerintah akan melakukan kajian bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Dia berharap upaya bersama untuk memerangi perdagangan yang tidak fair dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Kalau kami merasa ini mengganggu, saya dan Ketua Umum Kadin akan berbicara bersama dengan pelaku industri untuk menuntut ini dalam jalur hukum,” ujarnya. (DIN/RIF)