Sidang Paripurna DEN ke 5, Ini Arahan Jokowi

Jakarta, Situsenergi.com

Dewan Energi Nasional (DEN) baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Selasa (20/4/2021). Pertemuan tersebut untuk membahas Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) 2021-2040. Dimana sesuai arahan Presiden, GSEN harus selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Hal itu disampaikan oleh Anggota dari unsur Pemangku Kepentingan (APK) Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, saat dihubungi Situsenergi.com, Rabu (21/4/2021).

“Dalam Sidang Paripurna Ke-5 DEN yang berlangsung Selasa ini di Kantor Presiden dibahas beberapa hal, yang intinya keinginan Presiden untuk menyelaraskan GSEN dengan RUEN. Jadi, GSEN adalah kajian yang digunakan untuk menyempurnakan RUEN,” ujar Satya.

Sidang Paripurna Ke-5 DEN ini dipimpin langsung Presiden selaku Ketua DEN dan dihadiri Wapres yang juga Wakil Ketua DEN Ma’ruf Amin beserta para menteri termasuk Ketua Harian DEN Menteri ESDM dan Anggota DEN unsur Pemerintah (AP) seperti Menkeu, Menperin, Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri KLHK, Menristek, Menhub dan 8 Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK) seperti

1) Pemangku Kepentingan Akademisi, yaitu Agus Puji Prasetyono dan Musri.

2) Pemangku Kepentingan Industri, yaitu Satya Widya Yudha dan Herman Darnel Ibrahim.

3) Pemangku Kepentingan Konsumen, yaitu Daryatmo Mardiyanto dan Eri Purnomohadi.

4) Pemangku Kepentingan Teknologi, yaitu As Natio Lasman.

5) Pemangku Kepentingan Lingkungan Hidup, yaitu Yusra Khan.

serta Sekjen DEN.

Satya juga mengatakan, hal lain yang disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DEN adalah perlunya ketersediaan BBM secara merata di seluruh pelosok Tanah Air dan mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Guna mencapai target EBT 23 persen pada 2025 yang disampaikan presiden saat ini baru tercapai sekitar 10,2 persen, salah satunya kita akan memompanya melalui penggunaan PLTS atap secara masif, serta meningkatkan penggunaan etanol dan minyak sawit untuk campuran BBM,” ujarnya.

Menurut Satya, pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan untuk menggunakan momentum pandemi ini sebagai peluang untuk pengembangan sektor energi.

Ia menambahhkan, sesuai GSEN 2021-2040, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak dan elpiji paling lambat 2030.

Menurut Satya, berdasarkan GSEN, sejumlah strategi untuk menyetop impor BBM di antaranya melalui peningkatan kapasitas kilang eksisting dan pembangunan kilang minyak baru.

Selanjutnya, strategi lainnya adalah peningkatan penggunaan gas dengan prioritas untuk industri terlebih dahulu baru kemudian bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, peningkatan pemakaian kendaraan listrik berbasis baterai, dan pengoptimalan pemanfatan biofuel baik bersumber dari etanol maupun minyak sawit. “Ini upaya utk menekan defisit transaksi berjalan kita,” kata Satya.

Untuk elpiji, tambahnya, strategi yang dilakukan antara lain memperbanyak pembangunan jaringan gas kota, meningkatkan produksi elpiji domestik, pemanfatan kompor listrik, dan penggunaan dimetil eter (DME).

Selain itu, Sidang Paripurna DEN juga membahas soal cadangan penyangga energi (CPE) dan Rencana Strategis DEN 2021-2025.

Sidang Paripurna DEN ini adalah pertama kali dilakukan sejak keterpilihan APK DEN pada 8 Januari 2021. (SNU/RIF)