Sumbang PNBP Rp69,7 Triliun, Sektor Migas Penting Untuk Indonesia

Jakarta, Situsenergi.com 

Sektor minyak dan gas bumi (migas) terbukti masih sangat penting bagi Indonesia. Meski tengah berada dalam situasi pandemi, sektor tersebut berhasil menyumpang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp69,7 triliun tahun lalu.

Hal itu terungkap dalam diskusi virtual bertajuk ‘Penguatan Sinergi Industr Hulu MIgas Dengan Masyarakat Guna Memperlancar Operasi dan Produksi’, Kamis (15/4/2/21) dalam poin materi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.

Mamit mengungkapkan, PNBP sektor migas bisa lebih besar lagi jika kondisi perekonomi sedang normal.

“Jumlah (PBNP) itu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan sektor lain, termasuk Minerba dan EBTKE. Jadi Migas masih punya peranan sangat penting dalam penerimaan kita,” ungkap Mamit.

Mamit merinci, secara total penerimaan PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp108,7 triliun, dimana Rp69,7 triliun diantaranya adalah dari sektor migas, kemudian Rp34,6 triliun sektor minerba, sejumlah Rp2 triliun dari EBTKE dan Rp2,4 triliun dari sektor lainnya.

“Tahun 2018 sebeum pandemi dan harga minyak dunia tinggi, PNBP sektor migas mencapai angka Rp142 triliun,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Mamit, karakteristik sektor migas adalah padat modal, risiko tinggi, teknologi tinggi dan juga butuh jangka waktu yang sangat panjang untuk pengembangannya.

“Yang jadi masalah sejak 2004 kemarin, Indonesia sudah jadi net importir. Jadi Indonesia ini bukan lagi jadi negara yang kaya minyak. Kenapa, karena konsumsi kita lebih besar daripada produksi migas,” tuturnya.

Kedepan, butuh upaya lebih keras lagi agar sektor migas bisa berkesinambungan. Sebab, jumlah cadangan migas Indonesia yang tersedia terus menipis. Bahkan jika mengutip pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif, cadangan migas RI hanya cukup untuk kebutuhan 9 tahun lagi, jika tidak ditemukan cadangan-cadangan baru.

“Pemerintah dan SKK Migas sedang menargetkan program 1 juta barel per hari. Harapannya adalah agar disparitas tidak terlalu jauh. Tetap kita jadi net importir, namun logikanya ketika produksi kita meningkat, maka secara otomatis maka defisitnya akan berkurang. Sehingga dari sisi neraca migas kita semakin baik,” tuturnya.

“Dengan program yang sekarang dilakukan SKK migas, maka pada tahun 2030 kita akan dapat 1 juta BOPD. Ini bagus, peran serta masyarakat perlu di tingkatkan,” pungkasnya. (SNU/RIF)