Jakarta, Situsenergi.com
Energy Watch menilai pemerintah dan regulator terkait pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas perlu melakukan monitoring secara lebih aktif demi mendorong realisasi program tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Sebab baru-baru ini BUMN minyak dan gas (Migas) tersandung kasus impor pipa yang mengakibatkan salah satu petinggi di lingkungan PT Pertamina (Persero) harus dipecat langsung oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, importasi pipa tersebut dinilai tidak mengindahkan semangat implementasi TKDN.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyatakan bahwa implementasi TKDN di sektor hulu migas memang menjadi tugas yang berat bagi K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) atau pelaku industri hulu migas. Namun bukan berarti hal itu mustahil dilakukan. Mamit mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh K3S yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proyek migas.
“Memang capaian TKDN hulu migas berat untuk dicapai, tapi dari laporan SKK Migas ternyata di tahun 2020 justru melewati target dimana targetnya 53 persen tapi dalam aktualnya adalah 56 persen. Ini langkah maju dari temen – temen pengusaha dan K3S bagaimana bisa memanfaatkan dan menerima produk dalam negeri,” kata Mamit dalam diskusi virtual, Rabu (17/3/2021).
Ia menegaskan, dengan mengimplementasikan TKDN bisa memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu segala upaya untuk menegakkan aturan terkait TKDN perlu didukung semua pihak. SKK Migas telah mematok target agar TKDN sektor hulu migas tahun 2021 ini bisa mencapai 57 persen.
“SKK Migas menargetkan 57 persen bisa diabsord, tapi harapan saya bisa lebih dari 57 persen apalagi di 2021 dengan kondisi harga minyak yang sudah mulai naik diharapkan kegiatan hulu migas bisa meningkat dan di industri terkait hulu migas juga terus bisa mensuplai kebutuhan untuk kegiatan hulu migas kita,” pungkas dia. (DIN/RIF)
Leave a comment