Sofyano Zakaria: Pertamina Tak Boleh Dipimpin Figur Beresistensi Besar

Jakarta, situsenergy.com

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menegaskan, setiap tindakan ataupun upaya-upaya yang akan menghambat keberlangsungan serta merusak citra postif PT Pertamina (Persero) yang telah terbangun selama ini tentu akan mendapat perlawanan serius dari seluruh rakyat Indoneisa.

“Peratamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, jika ada upaya-upaya yang akan menghambat keberlangsungan dan merusak citra postif Pertamina yang telah terbangun selama ini tentu akan mendapat perlawanan serius dari seluruh rakyat,” kata Sofyano kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Senin (18/11).

Hal ini disampaikan Sofyano menjawab pertanyaan wartawan terkait isu perombakan direksi Pertamina, akhir-akhir ini yang dikaitkan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

“Pertamina adalah sebuah BUMN strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat. Sebagai BUMN “rakyat” maka Pertamina harus dipimpin oleh figur yang tak beresistensi besar terhadap masyarakat luas. Selama ini pengangkatan pimpinan Pertamina baik dirut atau komutnya tak pernah mendapat reaksi pro dan kontra oleh masyarakat luas dan ini pertanda bahwa figur tersebut nyaris zero resistence,” paparnya.

Menurut dia, pro dan kontra timbul dan berkaitan dengan pandangan dan “perasaan” publik karena itu pemerintah sangat perlu memperhatikan hal ini. “Pemerintah perlu menyikapi soal “perasaan dan sikap“ masyarakat khususnya terhadap calon pimpinan pada BUMN besar yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, karena jika ini tidak menjadi perhatian maka berpotensi menimbulkan masalah yang bisa membuat Pertamina tidak mulus keberadaannya,” tukas Sofyano.

Ia menambahkan, sekecil apapun sikap kontra terhadap figur pimpinan Pertamina berpotensi menjadi masalah yang dapat merugikan Pertamina termasuk Pemerintah.

“Karenanya pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar peran dan keberadaan Pertamina yang menjalankan “misi” Pemerintah dapat berjalan mulus,” ujarnya.

“Kalau kita bicara governance, kalau kita bicara soal hukum dan soal keadilan, maka masalah Ahok ada disini. Ahok mempunayai resistensi yang tinggi di mata umat. Jadi, bila Menteri BUMN tetap memilih Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina, maka ini sama saja dengan mengulangi tindakan melukai perasaan umat yang kesekian kalinya dan ini berpotensi menyulut kemarahan umat yang berbuntut keributan,” tambah Sofyano.

Untuk itu, ia menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali rencana perombakan direksi Pertamina dengan manghadirkan Ahok sebagai direktur utamanya. “Saya menghimbau kepada RI Satu, alangkah baiknya bila rencana Menteri BUMN itu diabaikan saja. Mohon dipertimbangan dengan bijak. Apalah artinya bila orang yang dianggap figur lantas dipaksakan untuk memimpin BUMN, tapi tidak mendapat simpatik malah sebaliknya memancing kekacauan,” ujar Sofyano Zakaria.

Sementara Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengatakan, perombakan direksi adalah hal yang wajar. Namun soal siapa yang akan menduduki jajaran direksi memerlukan sebuah pertimbangan dan keberhati-hatian, karena ini menyangkut keberlangsungan sebuah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak

“Jadi, kalau kita melarang Ahok masuk Pertamina sebagai direktur utama atau Komut Pertamina, bukan karena faktor kebencian atau rasa dendam, akan tetapi lebih karena mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama kaitannya dengan ketahanan energi nasional,” kata Marwan.

Menurtnya, Pertamina sebagai BUMN energi telah menjalankan kinerja dengan baik. Hal ini dibuktikan  bahwa Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500.

“Pertamina itu satu-satunya perusahaan yang masuk Fortune Global 500. Ini sebagai sebuah bukti hasil yang dicapai oleh orang-orang karier, orang-orang berlaterbelakang minyak. Kalau ini digantikan orang yang tiak jelas backgroundnya, ini yang kita khawatirkan. Jadi, sekali lagi, kita melarang Ahok bukan karena benci atau dendam,” papar Marwan Batubara.

Ia juga mengatakan bahwa Ahok saat ini masih tersandung kasus korupsi yang belum digubris oleh KPK. Setidaknya ada dua alat bukti yang meyakinkan Ahok korupsi, pertama kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi.

“Dari dua kasus di atas sudah cukup untuk alat bukti. Kan  minimal dua alat bukti maka kasus tersebut akan doproses, pertama RS Sumber Waras dan kedua kasus reklamasi. Alat bukti sudah lebih dari cukup, tapi tetap aja disebut bahwa Ahok tidak terbukti melakukan niat jahat. Ini menjadi presden buruk karena saat ketangkap semua orang bisa bilang bahwa  tidak ada niat jahat,” kata Marwan Batubara.(MUL/rif)