2030 RI Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon 29 Persen dengan Usaha Sendiri

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional. Bahkan saat ini Indonesia telah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih atau Net Zero Emission paling lambat pada 2060.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon sehingga Energy Transition Mechanism (ETM) akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target ini.

“ETM merupakan bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (04/11/2021).

Menurutnya, ADB kini sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM terhadap beberapa PLTU di Indonesia setelah sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan.

“Untuk menjalankan ETM secara efektif maka dibutuhkan pembiayaan untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batu bara,” ujarnya.

ETM, kata dia juga harus membantu mobilisasi dana dengan biaya yang lebih murah untuk penghentian pembangkit listrik batu bara atau membuatnya menjadi lebih murah.

“Kita sedang dalam proses berbicara dengan para pekerja dan produsen ini dan diskusinya berlangsung cukup produktif,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, juga dibutuhkan pembiayaan yang rendah biaya untuk membangun energi terbarukan sebagai respons dari permintaan yang terus bertumbuh.

Indonesia sudah memiliki regulasi pengaktif atau enabling environment agar segala pembiayaan untuk membiayai dengan berbagai skema termasuk kerangka regulasi yang diperlukan.

Di sisi lain, tantangan yang masih ada adalah meletakkan regulasi pengaktif ini dalam konsep platform ETM seperti peranan dari Special Mission Vehicle (SMV) atau Investment National Authority (INA).

Menurut Sri Mulyani, diperlukan mobilisasi dana dengan ongkos yang murah dan periode yang lebih panjang untuk mengembangkan energi baru terbarukan, transmisi, dan distribusi.

Tak hanya itu, Indonesia juga perlu membangun bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM melalui pembentukan mekanisme pasar untuk karbon dan memperkenalkan mekanisme cap and trade, harga karbon, dan pajak karbon.

Mekanisme ini diperlukan untuk menjadikan ETM lebih efisien dan kredibel termasuk Measurement, Reporting and Verification/MRV.

“Indonesia akan terus menjadi contoh dalam memitigasi perubahan iklim dan berharap komitmen serupa akan dilakukan oleh negara berkembang dan lembaga pembangunan lainnya,” tutup Sri Mulyani.(Ert/rif)