Jakarta, situsenergi.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian seluruh pengelolaan pertambangan kepada pihak asing tanpa melibatkan pengusaha nasional bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.
“Jangan semuanya di kasi ke mereka Pak Dirjen (Minerba). Kalau semuanya kasih ke mereka, bagaimana teman-teman daerah, teman-teman pengusaha nasional bisa hidup dan tumbuh bersama-sama,” kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (25/9) malam.
Ia menginginkan agar setiap smelter yang masuk ke Indonesia dapat berkolaborasi dengan para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di dalam negeri.
“Mimpi saya ke depan smelter-smelter yang ada, yang masuk. Smelter baik dari Eropa, dari Korea, Jepang maupun China, dia harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang punya IUP di sini,” ujarnya.
Bahlil menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatur tata kelola industri pertambangan dengan lebih baik.
“Smelter-smelter asing yang masuk diharapkan tidak hanya menjalankan operasi secara mandiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal yang memegang IUP untuk terlibat dalam industri hilir, khususnya dalam pemurnian mineral,” tukasnya.
Langkah ini kata dia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara investasi asing dan pengembangan kapasitas pengusaha dalam negeri.
“Kolaborasi antara pemegang IUP dengan pelaku industri smelter akan menjadi kunci dalam menciptakan sinergi antara kedua pihak sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini yang ke depan kita harus tata kelola secara baik. Bila perlu yang punya IUP bekerja sama dengan orang yang punya industri,” pungka,snya.(Ert/SL)
Leave a comment