Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai, kondisi cuaca ekstrem hingga adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan konservasi menjadi kendala operasional hulu migas dalam mencapai target 2023.
Hal ini disampaikan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/3).
“Cuaca ekstrem dan banjir di akhir tahun lalu dan awal tahun ini menimpa beberapa daerah. Kondisi cuaca yang ekstrem mengakibatkan lokasi-lokasi pengeboran, sumur dan fasilitas produksi di Sumatera bagian Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau terdampak banjir,” kata Dwi.
Menurutnya, banjir tersebut mengakibatkan terhambatnya mobilisasi rig atau alat pengeboran ke lokasi sehingga mengganggu aktivitas produksi.
“Sejumlah kendala lainnya, seperti “safety stand down” yang terjadi di seluruh wilayah Pertamina selama empat bulan juga mengakibatkan berkurangnya produksi sekitar 3.000 barrel oil per day (BOPD). Selain itu, sejumlah pengeboran yang tidak mencapai target juga mengurangi jumlah produksi sekitar 4.700 BOPD, serta permasalahan mengenai ketersediaan rig,” paparnya.
“Kendala ketersediaan rig ini sempat terjadi, sehingga pelan-pelan kami coba mengundang potensi rig dari luar negeri untuk bisa dipakai di Indonesia (untuk) sementara, sampai ada produksi dalam negeri yang bisa menggantikan,” lanjutnya.
Dwi juga menilai bahwa kendala tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan konservasi juga memerlukan kebijakan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kegiatan hulu migas dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi.
Sebelumnya, SKK Migas menyebut realisasi lifting minyak di tahun 2023 sebesar 605.500 barel minyak per hari (BOPD). Capaian tersebut di bawah target lifting minyak pada 2023 sesuai ditetapkan APBN 2023, yakni sebesar 660.000 BOPD, dan di bawah target work program and budget (WP&B) yang ditetapkan, yakni sebesar 621.000 BOPD.(Ert/SL)
Leave a comment