Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang langkah penegakan hukum, salah satunya cara melalui pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menindak bentuk pelanggaran hukum di sektor ESDM.
Plt Dirjen Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono mengungkapkan, bahwa beberapa minggu lalu, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).
“Kita sudah rapat dengan Menko Polhukam, di mana sedang dirancang untuk Keppres (Keputusan Presiden) penegakan hukum di sektor ESDM,” kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, terdapat empat satgas yang akan dibentuk di antaranya satgas yang menangani penambangan ilegal. Satgas tersebut dipimpin oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Kemudian ada satgas yang menindak praktik pengeboran minyak ilegal yang dipimpin oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
“Pertama masalah penegakan illegal mining di mana Ditjen Minerba sebagai leading sector-nya kemudian penegakan illegal drilling di mana Ditjen Migas sebagai leading sector-nya,” ungkap Bambang.
Selanjutnya satgas terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dipimpin oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Terakhir adalah satgas yang menangani pelanggaran hukum pencurian listrik yang dipimpin oleh Ditjen Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik).
“Kemudian mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi di mana kepala BPH Migas sebagai leading sector-nya dan yang keempat menangani pencurian listrik di mana Ditjen Gatrik sebagai leading sector,” tukasnya.
“Jadi ada 4 satgas yang akan menindaklanjuti tentang adanya pelanggaran tentang beberapa tindak kejahatan terutama di sektor ESDM,” Bambang.(Ert/SL)
Leave a comment