Banyak Resiko yang Dihadapi, Pengamat: Tak Bisa Langsung Pensiunkan PLTU

Jakarta, Situsenergi.com

Indonesia tidak bisa langsung mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara menyusul sejumlah risiko yang dihadapi, termasuk biayanya yang sangat besar. Dengan demikian, wacana “pemensiunan dini” atau penghentian operasi PLTU perlu perhitungan terutama dari sisi benefit.

Demikian disampaikan Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/9).

“Seluruh kalangan harus melihat solusi secara holistik dalam mempensiunkan PLTU. Pengutamaan benefit dalam solusi tersebut harus diperhitungkan agar pemenuhan energi sistem kelistrikan terjaga,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia memang sudah sepakat untuk mempensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun hal itu harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan.

Apalagu, kata dia, analisis dari lembaga kajian TransitionZero menyebutkan bahwa kebutuhan dana untuk mempensiunkan 118 PLTU batu bara di Indonesia cukup besar yakni 37 miliar dolar AS atau setara Rp 569 triliun.

“Kita tidak bisa secara tiba-tiba mempensiunkan PLTU hanya atas dasar transisi energi. Terus yang menanggung (biaya) siapa?,” ujar Deon.

Sebelumnya saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sejumlah tantangan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di antaranya menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi.

“Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian,” ujar Menkeu.(Ert/SL)