Jakarta, Situsenergi.com
Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menanggapi pernyataan pemerintah terkait penambangan ilegal.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta TNI – Polri untuk memberantas tambang ilegal yang jumlahnya masih ribuan karena menghambat hilirisasi dan penerimaan negara
Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan penambangan ilegal masih terjadi di sejumlah wilayah yang operasi penambangannya di kawasan hutan maupun di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki ijin.
Ironisnya lagi, kata dia, penambangan ilegal yang dilarang pemerintah itu banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri hingga warga negara asing (WNA).
“Nah yang anehnya lagi ini ada pekerjanya dimana di dalamnya ada WNI termasuk warga WNA,” kata dia dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan secara live streaming program Mining Zone, dikutip Jumat (10/02/2023).
Dikatakan dia, meskii sulit diukur angka pastinya, penambang – penambang ilegal yang beroperasi ini cukup besar dengan tenaga kerja yang terserap hingga 3 juta orang pekerja.
“Sudah diukur tapi oleh Kementerian ESDM di Dirjen Minerba memang sudah dilakukan beberapa kali penelitian dan cukup banyak,” kata dia.
“Di peta minerbapun ada beberapa ada provinsi yang tidak dimasukkan padahal ada tambang ilegalnya di sana,” kata dia.(SA/SL)
Leave a comment