DPR: Kebijakan Hilirisasi Sektor Mineral Harus Didukung Strategi Bisnis Terukur

Jakarta, Situsenergi.com

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung kebijakan hilirisasi sektor mineral seperti timah, nikel, dan bauksit. Namun demikian, ia tetap menekankan agar kebijakan hilirisasi dibarengi dengan strategi bisnis yang terukur, agar produk hasil hilirisasi dapat terserap maksimal melalui ekspor.

“Karena jika terserap maksimal tentu akan berdampak positif terhadap pendapatan negara itu sendiri,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Mukhtarudin juga meminta agar sebelum langkah hilirisasi dilakukan, Pemerintah mesti memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait rencana hilirisasi timah, termasuk langkah menyetop ekspor bahan mentah di dalamnya.

“Sampai sekarang kan kita belum melihat roadmap ini, mungkin pemerintah sedang godok atau apa Saya kurang tahu tapi kami di komisi 7 belum dapat informasi tentang roadmap masalah hilirisasi timah ini seperti apa,” ujarnya.

“Dengan adanya roadmap, maka kebijakan hilirisasi terkait batasan-batasan apa saja yang boleh atau tidak semakin jelas nantinya,” sambung dia.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa kontribusi sektor mineral terhadap pendapatan negara cukup signifikan. Untuk itu kembali ia menyampaikan dukungan terhadap kebijakan hilirisasi sektor mineral tersebut.

“Apapun bentuknya dalam rangka meningkatkan hilirisasi mineral di Indonesia harus kita dukung, artinya sejauh itu untuk meningkatkan nilai tambah, mau timah, nikel, bauksit apapun itu. Yang hari ini masih mengekspor bahan mentah, bahan mentah kita akan dorong untuk hilirisasinya,” kata Mukhtarudin.

Pasalnya, lanjut Mukhtarudin , dengan adanya kebijakan hilirisasi tambang nantinya bisa berefek positif pada sektor lainnya. Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga iklim investasi akan semakin bergairah.

Ia juga menegaskan, bahwa DPR akan berada pada spektrum yang sama dengan pemerintah sepanjang hilirisasi ditujukan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara ini.

“Saya kira kebijakan hilirisasi cukup relevan jika kita bicara konteks kedaulatan energi maupun prospek pendapatan negara ke depannya. Dengan adanya hilirisasi kita bisa memutus kebiasaan ekspor bahan mentah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendukung kebijakan yang cukup visioner ini,” pungkasnya.(Ert/SL)