Lockdown China Mulai Dilonggarkan, Harga Minyak Terkoreksi Naik

Jakarta, Situsenergi.com

Harga minyak relatif stabil, Senin pagi (30/5/2022), karena China membuat kemajuan menuju pelonggaran lockdown dan Uni Eropa yang terus mematangkan rencana untuk melarang impor minyak mentah Rusia, menjelang pertemuan puncak para pemimpin.

Mengutip laporan Bloomberg, Minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, naik 11 sen atau 0,09 persen menjadi USD119,54 per barel pada pukul 06.11 WIB.

Sementara itu, patokan Amerika Serikat, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), menguat 29 sen atau 0,25 persen menjadi USD115,36 per barel.  

Brent melonjak lebih dari 6 persen minggu lalu untuk membukukan penutupan tertinggi dalam dua bulan. 

Pusat komersial Shanghai mengizinkan semua produsen untuk melanjutkan operasi mulai Juni, sementara para pejabat mengatakan wabah virus corona di Beijing terkendali.

Kendati negara-negara UE gagal mencapai kesepakatan, Minggu, terkait paket sanksi yang mungkin mencakup larangan minyak mentah Rusia untuk menghukum Moskow atas invasi ke Ukraina.

Perundingan akan berlanjut selama pekan ini. Hungaria sejauh ini menolak untuk mendukung kompromi meski ada proposal yang ditujukan untuk memastikan pasokan minyaknya. 

Seorang pejabat UE mengatakan kesepakatan masih mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Minyak mentah Brent berada di jalur untuk mencatat kenaikan bulanan keenam berturut-turut yang akan menjadi yang terpanjang dalam lebih dari satu dekade. 

Penguatan tersebut didorong oleh dampak dari perang di Eropa, serta peningkatan permintaan dan rekor harga produk di luar China. 

Di Amerika Serikat, driving season musim panas dimulai akhir pekan lalu dengan harga bensin eceran menyentuh level tertinggi sepanjang masa.

Kepatuhan China terhadap kebijakan Covid Zero dengan segala cara–dilambangkan dengan penguncian Shanghai yang dimulai akhir Maret lalu dan pembatasan di tempat lain melemahkan permintaan energi, dan pelonggaran akan membantu mendukung konsumsi global. 

Pejabat pemerintah memperingatkan kerusakan ekonomi yang berasal dari pembatasan tersebut, dan menjanjikan dukungan guna mengimbangi dampaknya. (SNU/SL)