Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah mengakui bahwa beban subsidi APBN semakin berat tahun ini. Sebab pemerintah masih harus menanggung utang pembayaran subsidi untuk penyediaan BBM dan listrik tahun 2021 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang sebelumnya telah dibayarkan lebih dulu oleh dua BUMN tersebut sehingga masyarakat tidak merasakan kenaikan tarif.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina dan PLN untuk tahun 2021 sebesar Rp109 triliun. Untuk Pertamina, pemerintah masih harus membayar kompensasi energi dari belum adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp84,4 triliun. Sedangkan untuk PLN beban kompensasi dari belum adanya kenaikan tarif listrik adalah sebesar Rp24,6 triliun.
“APBN sekarang ini tekanannya bukan dari sisi kesehatan saja tapi beralih pada barang – barang yang dikonsumsi masyarakat yang sebetulnya mengalami kenaikan harga namun belum dilakukan perubahan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3/2022)
Dijelaskan bahwa tahun 2021 lalu pemerintah telah membayar kompensasi sebesar Rp47,9 triliun. Pertamina sendiri telah mendapatkan dana kompensasinya sebesar Rp30 triliun. Sedangkan PLN mendapatkan Rp17,9 triliun. Dijelaskan bahwa kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah terhadap dua BUMN senilai Rp109 triliun itu berdasarkan hitungan riveu dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).
“Konsekuensi tahun lalu dimana kita belum menaikkan harga BBM dan listrik maka kita harus membayar kompensasi itu pada PLN dan Pertamina,” ulasnya. (DIN/RIF)
Leave a comment