Jakarta, Situsenergi.com
Pemerintah disebut tidak konsisten berupaya untuk mengurangi impor migas. Hal itu bisa dilihat dari angka defisit transaksi berjalan, dimana sektor migas selalu menjadi kontributor utama defisit perdagangan RI.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Jumat (18/6/2021).
“Apa pemerintah kalah menghadapi tekanan para mafia impor migas? Pemerintah harus mengklarifikasi soal ini,” ujarnya.
Dari data yang ada, Mulyanto tidak melihat upaya Pemerintah mereduksi nilai impor migas ini di 2021. Padahal kebijakan tersebut diharapkan secara langsung dapat menurunkan defisit transaksi berjalan dari sektor migas, khususnya BBM dan gas LPG.
Mulyanto justru melihat pemerintah terkesan melepas kendali impor migas. Akibatnya defisit transaksi berjalan dari sektor migas kembali melebar.
“Sebab di tengah ruang fiskal kita yang terbatas, defisit transaksi berjalan ini harus ditekan seminimal mungkin, agar uang kita tidak lari keluar. Harus diakui kondisi keuangan negara saat ini sedang sulit. Bahkan untuk membiayai berbagai program penanggulangan pandemi Covid-19 saja tidak memadai dan harus berutang,” ungkapnya.
Jadi, menurut Mulyanto, seharusnya impor migas yang dapat menguras devisa negara ini dibatasi dan disubstitusi dari sumber domestik.
Data mutakhir BPS menunjukan bahwa pada Mei 2021 terjadi lonjakan impor migas sebesar USD 2.06 milyar atau naik 212 persen dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y).
Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di bulan Mei 2021 sebesar USD 1.12 milyar atau bila dibandingkan dengan bulan yang sama di 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 1.020 persen.
“Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat,” pungkas Mulyanto. (SNU/RIF)
Leave a comment