Ini Penyebab Investor Enggan Cepat-cepat Bangun Smelter

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan terkait penurunan pembayaran royalti bagi pelaku industri di sektor mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini dinilai akan memberikan dorongan kuat bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan.

Mantan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, menjelaskan bahwa salah satu kendala dari pembangunan smelter yang kerap molor akibat tingginya cost produksi termasuk diantaranya pembayaran royalti. Selain itu juga faktor pembebasan lahan yang rumit serta tarik ulur kebijakan pemerintah.

“Dengan adanya royalti yang rendah akan mendorong para pengusaha minerba tertarik untuk mengembangkan hilirisasi. Memang dengab royalti rendah penerimaan pemerintah akan turun tapi akan ada sampak lain atau multiplier effect lain yang bisa mendorong ekonomi,” kata Purnomo dalam sebuah diskusi yang digelar Senin,  (12/4/2021).

Dikatakan bahwa program hilirisasi perlu mendapat dukungan semua pihak demi meningkatkan value added dari produk tambang mentah. Dalam roadmap pemerintah hingga 2024 ditargetkan  terbangun sebanyak 53 smelter. Namun hingga tahun 2020 lalu baru ada 19 smelter. Di tahun 2021 ini diharapkan akan bertambah menjadi 23 smelter dan terus meningkat 28 smelter pada 2022 dan mencapai puncaknya 2023-2024.

“Untuk mendorong hilirisasi memang perlu diterapkan pemberian royalti yang rendah. Tapi memang ada alasan lain dari industri khususnya di sektor batubara yang belum melaksanakan hilirisasi karena faktor lain atau karena belum siap,” pungkas dia. (DIN/RIF)