Home ENERGI Soal Premium Dan Pertalite Dihapus Atau Tidak, Ini Suara Pertamina
ENERGI

Soal Premium Dan Pertalite Dihapus Atau Tidak, Ini Suara Pertamina

Share
Share

Jakarta, SitusEnergy.com

Wacana penghapusan BBM RON rendah antara lain Premium dan Pertalite mengemuka dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI pekan ini. Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan wacana tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun tidak mengelak, pemerintah akan mengurangi produksi Premium dan Pertalite. Rencana tersebut, kata Arifin, sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan RON.

Menanggapi hal itu, VP of Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengatakan, masalah penghapusan Premium maupun Pertalite, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pertamina, kata dia, hanya mengikuti kebijakan dari Kementerian ESDM saja.

Meski demikian, diakui olehnya bahwa Pertamina terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan BBM yang kualitasnya lebih baik.

“Yang kami lakukan adalah mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke bbm yang lebih berkualitas,” ujar Fajriyah kepada SitusEnergy, Senin (29/6/2020).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan berpendapat, terlepas dari jadi atau tidaknya Premium dan Pertalite dihapuskan, pemerintah tetap.harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa penggunaan bahan bakar Pertamax CS memang jauh lebih efisien ketimbang penggunaan premium.

“Saya kira edukasi ini sangat penting dan masyarakat kita juga sudah cukup banyak yang paham terkait dengan penggunaan bbm dengan oktan yang tinggi. Proses edukasi ini sangat baik saya kira yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah untuk beralih ke bbm ron tinggi,” tutur Mamit.

“Premium dan Pertalite, selama disparitas harga yang masih jauh ditambah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, maka akan selalu dibutuhkan. Tinggal bagaimana kita bisa kembali memberikan penyadaran dan edukasi lagi ke masyarakat,” sambungnya. (SNU/rif)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sudah Saatnya Prabowo Juga Pecah Kementerian ESDM Menjadi Kementerian Energi Dan Kementerian Sumber Daya Mineral

Jakarta, situsenergi.com Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mempertimbangkan secara serius pemisahan Kementerian Energi...

Sofyano: Danantara Perlu Lanjutkan Merger BUMN Atau Subholding atau Anak Perusahaan BUMN

Jakarta, situsenergi.com Keberhasilan merger subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero) patut diapresiasi...

Opini: Danantara Harus Jadi Alat Negara Mengembalikan Saham BUMN ke Pangkuan Bangsa

Oleh: Sofyano ZakariaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Keberadaan Danantara harus dimaknai...

KAI Perkuat Ketahanan Energi Lewat Angkutan Barang Non-Batubara

Jakarta, Situsenergi.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja solid pada awal...