Home ENERGI DPR Minta PGN Percepat Gasifikasi di Indonesia Timur
ENERGI

DPR Minta PGN Percepat Gasifikasi di Indonesia Timur

Share
Share

Jakarta, situsenergy.com

Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta PT  Perusahaan Gas Negara (PGN)  Tbk untuk tidak “menganaktirikan” kawasan timur Indonesia, terutama dalam pembangunan pipa virtual (virtual pipeline).

Ia minta PGN segera menyiapkan peta jalan program pipa virtual sebagai salah satu bentuk percepatan gasifikasi untuk wilayah Indonesia Timur, paling lambat 17 Februari 2020,” ujar Mercy dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, jika wilayah Indonesia bagian barat mendapat perhatian besar dengan adanya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga  melalui APBN 2020 sebanyak 52 titik lokasi, maka seharusnya Indonesia bagian timur juga mendapatkan kompensasi dari program tersebut.

Namun kenyataannya, kata Mercy, rencana kerja pengembangan jargas PGN justru sama sekali tidak menjangkau Indonesia bagian timur.

Program pipa virtual merupakan kebijakan PGN untuk menyalurkan gas di wilayah Indonesia bagian timur. “Jika pengembangan pipa virtual berjalan baik, kemungkinan besar konversi energi bisa dilakukan, sekaligus membantu seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati energi gas murah tanpa diskriminasi karena wilayah geografis,” tegasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur gas di wilayah Indonesia bagian timur, Mercy meminta adanya sinergi antara PGN, Pertamina dan  PLN  dalam pembangunan infrastruktur gas di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur gas alam cair (Liquefied Natural Gas – LNG) di wilayah Maluku terdapat di tujuh titik yaitu di Kota Ambon, Namlea, kabupaten Pulau Buru, Seram, Bula, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Langgur (Maluku Tenggara), dan Dobo, kabupaten Kepulauan Aru.

Namun dalam rencana pelaksanaannya pembangunan infrastruktur LNG ini masuk ke dalam tahap II. “Ini seharusnya dibalik dari tahap II menjadi tahap prioritas mengingat wilayah Indonesia Timur menjadi pemasok gas terbesar untuk Indonesia,” kata Mercy.

Dia mencontohkan pada pengembangan ladang gas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang akan berjalan tahun 2025, seharusnya provinsi Maluku mendapat perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur LNG dari PGN dan lembaga terkait lainnya.(ert/rif)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sudah Saatnya Prabowo Juga Pecah Kementerian ESDM Menjadi Kementerian Energi Dan Kementerian Sumber Daya Mineral

Jakarta, situsenergi.com Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mempertimbangkan secara serius pemisahan Kementerian Energi...

Sofyano: Danantara Perlu Lanjutkan Merger BUMN Atau Subholding atau Anak Perusahaan BUMN

Jakarta, situsenergi.com Keberhasilan merger subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero) patut diapresiasi...

Opini: Danantara Harus Jadi Alat Negara Mengembalikan Saham BUMN ke Pangkuan Bangsa

Oleh: Sofyano ZakariaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Keberadaan Danantara harus dimaknai...

KAI Perkuat Ketahanan Energi Lewat Angkutan Barang Non-Batubara

Jakarta, Situsenergi.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja solid pada awal...