BPH Migas: Indonesia Belum Bisa Stop Impor BBM

Jakarta, Situsenergy.com

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Ibnu Fajar mengatakan, defisit neraca berjalan khususnya dari sisi impor migas terjadi karena konsumsi BBM nasional memang jauh lebih besar dibandingkan produksinya.

“Untuk itu, tak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali impor BBM atau minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Ibnu  pada Indonesia Energy Talk yang digelar Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) di Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Ibnu Fajar, konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara, produksi minyak nasional hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Itupun tidak sema milik kita, karena ada bagian milik Pemerintah. “Paling hanya sekitar 550 ribu barel per hari  yang kita hasilkan,” jelas Ibnu lagi.

Jika ingin defisit BBM turun, menurut Ibnu maka produksi migas nasional harus ditambah. Jika hal itu bisa diwujdukan, maka konsumsi BBM dalam negeri perlahan akan bisa dicukupi dengan produksi sendiri dan impor bisa ditekan,

Terkait harga BBM, menurut Ibnu, yang diatur dan dikendalikan Pemerintah hanya BBM khusus atautertentu (premium, solar dan minyak tanah yang belum terkonversi). “Sementara, produk BBM lain seperti Pertalite, Pertamax , Pertamina Dex dan lainnya adalah BBM nonsubsidi dan dijual dengan harga keekonomian,” kilah Ibnu.

Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean meminta Presdien Joko Widodo (Jokowi) segera memerintahkan Polri dan Jaksa untuk menangkap dan memproses sesuai hukum yang berlaku terhadap mafia migas.

Pasalnya, kata dia, sudah terlalu banyak kerugian yang ditimbulkan oleh mafia migas, termasuk defisit neraca berjaan akibat impor migas nasional.

“Presiden Jokowi beberapa kali bilang, saya tahu mafia migas itu, saya akan gigit dia. Kalau begitu, mengapa tak menangkap dan mengadili mereka itu,” kata Ferdinand pada Indonesia Energy Talk di Jakarta, Senin (16/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi tak boleh takut kepada mafia migas. Presiden atau negara mempunyai Polri, Jaksa bahkan TNI dan rakyat  yang mendukungnya. “Kalau memang benar Presiden Jokowi  tahu siapa mafia migas, sekarang waktunya menangkap mereka,”  jelas Ferdinand lagi.(adi)