Pertamina MOR I Tegaskan Konsumsi dan Pasokan Gas Elpiji Kembali Normal Paska Lebaran

Jakarta, situsenergy.com

PT Pertamina (Persero) memastikan panyaluran gas elpiji 3 kg dan non subsidi di area Marketing Operation Region (MOR) I sudah mulai normal paska lebaran. Pada periode Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) lalu di Sumatera Utara (Sumut) penyaluran Elpiji 3kg sebanyak 107 persen atau setara dengan 432 ribu tabung per hari. Sedangkan Elpiji Non Subsidi meningkat sebanyak 105 persen, setara dengan 117 Metriks Ton per harinya.

Roby Hervindo selaku Unit Manager Communication & CSR MOR I mengatakan, normalnya konsumsi gas elpiji ini terjadi lantaran aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal.  Di wilayah Sumut, rerata konsumsi normal untuk Elpiji 3kg sebanyak 400 ribu tabung per hari. Sedangkan untuk Elpiji non subsidi sejumlah 113 Metriks Ton (MT) per hari.

Kembalinya normalnya konsumsi elpiji juga terjadi di Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai. Meski sempat mengalami penambahan penyaluran, konsumsi elpiji di kedua wilayah tersebut kini berangsur normal. Konsumsi normal elpiji 3kg di Kabupaten Tanjung Balai berada di kisaran 20 ribu tabung per hari. Sementara Kabupaten Tanjung Balai sebanyak 4.251 tabung per harinya.

“Menjelang dan setelah lebaran, penyaluran elpiji 3 kg ke Tanjung Balai ditambah hampir 18 ribu tabung. Sementara Kabupaten Asahan ditambah 77.240 tabung,” kata Roby dalam keterangannya, Jumat (28/6).

Menyikapi laporan warga perihal tingginya harga elpiji 3 kg di kedua kabupaten tersebut, Roby memastikan harga elpiji bersubsidi di 610 pangkalan Kabupaten Asahan dan 118 pangkalan di Kabupaten Tanjung Balai sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan. HET untuk Kabupaten Tanjung Balai adalah Rp16.500 dan Kabupaten Asahan Rp17.000 di tingkat pangkalan.

“Kami tengarai ini aksi pengecer yang berusaha meraup keuntungan dengan menaikan harga. Oleh karenanya kami menghimbau warga agar membeli elpiji di pangkalan resmi Pertamina,” tutur Roby.

Pertamina menegaskan kembali ke agen dan pangkalan untuk tidak menjual elpiji bersubsidi ke para pengecer. Agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar akan menghadapi sanksi dari Pertamina, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha (PHU). Pihaknya menghimbau warga agar tidak mudah termakan isu kelangkaan yang dihembuskan pengecer. Stok elpiji dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami mendukung Pemda dan aparat terkait seperti Disperindag dan Polda untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengecer. Karena kami tidak punya wewenang mengatur pengecer,” kata Roby. (DIN)