2019, Kementerian ESDM Siapkan 1,2 Juta Sambungan Listrik

Jakarta, Situsenergy.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, guna memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional, Pemerintah menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik di tahun 2019.

“Pemerintah ada rencana tambahan penyertaan (modal) negara kurang lebih Rp 6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu,” kata Jonan di ruangan kerjanya yang dilansir laman Kementerian ESDM, Senin (11/2/2019).

Lebih jauh ia mengatakan, jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100 – 150 ribu sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu,” papar Jonan.

Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan bahwa pemberian sambungan gratis bagi wilayah tertentu merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pemerataan energi. “Mikirnya bukan untung rugi, tapi pemerataan pembangunan yang lebih baik,” tegas Jonan.

Ia berharap, pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. “Pemerintah berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau,” tukasnya.

Pemberian sambungan listrik diharapkan Jonan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9% di tahun 2019. “Saya optimis bisa tercapai,” pungkasnya.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.(ert)