Jakarta, SitusEnergy.com
Serikat Pekerja Pertamina Eksplorasi dan Produksi (SP-PEP) menuntut agar pemerintah segera menetapkan Direktur Utama Pertamina yang definitif. Dengan hanya dijabat oleh pelaksana tugas selama berbulan-bulan, maka hal ini dianggap sangat membahayakan Pertamina, khususnya dari sisi kinerja.
Ketua Umum SP-PEP, Adam Syukron Nasution berharap, jabatan Dirut Pertamina nantinya bisa diisi oleh kalangan internal Pertamina yang dianggap akan lebih mengerti tentang bisnis migas Pertamina, dari hulu hingga hilir. Selain itu, dirinya juga berharap, Dirut definitif yang ditunjuk nanti, bisa lebih berpihak kepada Pertamina.
“Mudah mudahan pengambil keputusan yang sampe sekarang masih PLT itu yang terpenting yang akan memimpin memimpin pertamina mempunyai intregitas dan mengerti pengelolaan bisnis migas,” ujar Adam di Jakarta, Kamis (19/7).
Sementara itu, Pengamat Energy, Mamit Setiawan saat dimintai pendapat soal hal ini mengatakan, jabatan Dirut Pertamina sebaiknya tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Pasalnya, dengan hanya menempatkan seorang pelaksana tugas saja, maka pelaksana tugas itu tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Terlebih menurutnya dalam kondisi seperti saat ini, ditengah aksi korporasi holding migas, maka sudah dapat dipastikan keputusan-keputusan yang sifatnya penting hanya bisa diambil oleh Kementerian BUMN.
“Harusnya saat menteri BUMN melengserkan elia massa manik itu sebenernya harus mempunyai nama kandidat, yang mana yang cocok kalau dilihat seperti ini sebenernya pas pencopotan pak elia massa manik belum ada kandidat sama sekali, skenarionya ya mungkin ya copot aja dulu kemudian baru kita pikirkan yang mana yang cocok,” ujar Mamit Setiawan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Energy Watch.
Mamit pun berharap, Dirut Pertamina Definitif yang nantinya ditunjuk oleh Menteri BUMN, merupakan orang yang berpengalaman dan mempunyai pemahaman bisnis migas dari hulu hingga ke hilir. “Yang kami harapkan nanti yang terpilih ini mempunyai integritas dan pengetahuaan yang cukup tentang pengelolaan migas dan yang terpenting keberpihakan kepada BUMN,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment