Jakarta, situsenergy.com
Mantan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era pemerintahan SBY, Simon Sembiring, meminta pemerintah untuk tidak takut dengan ancaman arbitrase yang selama ini digemborkan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Ancaman ini mencuat apabila pemerintah Indonesia tidak memenuhi permintaan PTFI untuk dapat memperpanjang kontrak pengelolaan tambang Freeport.
Dia membenarkan bahwa dalam Kontrak Karya (KK) memang memberikan kesempatan kepada PTFI untuk mengajukan perpanjangan kontrak kerjanya. Namun semua tergantung dari keputusan pemerintah Indonesia dengan memperhatikan seluruh usaha dari PTFI apakah memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam KK. Faktanya hingga saat ini PTFI menafikkan kewajibannya seperti pembangunan smelter, pembayaran deviden dan kewajiban menjaga lingkungan.
“Pemerintah tidak boleh takutatau khawatir mengalami kekalahan (di sidang arbitrase), sebab di dalam sidang yang akan dijadikan acuan adalah peraturan perundangan Indonesia,” kata Simon dalam Seminar tentang Freeport di komplek DPR RI, Kamis (26/7).
Dia membeberkan bahwa dalam pelaksanaan sidang arbitrase bisa juga dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri. Hal itu akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan hakim arbiter. Setidaknya akan ada tiga hakim arbiter yaitu yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, dari PTFI dan satu lagi atas kesepakatan bersama.
Dia menilai selama ini banyak pihak yang ikut campur tangan untuk menekan pemerintah Indonesia dengan menakut-nakuti resiko kekalahan dalam sidang arbitrase. Parahnya lagi ada oknum-oknum pribumi yang justru dimanfaatkan oleh PTFI untuk membuat pemerintah kebingungan.
“Saya optimis kita akan menang, Jika diperlukan kita bisa menghire pengacara dari luar negeri untuk menghadapi ini,” pungkasnya. (Din)
Leave a comment