Jakarta, Situsenergy.com
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengungkapkan, sejumlah poin telah dibahas antara pihaknya dengan Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung secara tertutup Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/7)
Menurutnyq, salah satu yang paling disoroti yakni terkait perkembangan proyek PLN sebesar 10 ribu Mega Watt (MW) dari total 35 ribu MW. Di mana sisanya digarap oleh pihak swasta.
“DPR ingin progres yang 10 ribu MW dulu sudah bagus, kemudian (bahas) yang mangkrak sudah bagus 15 sudah jalan, 7 negosiasi, 11 kita matikan, yang kecil- kecil itu 2,5 MW,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/7).
Sementara itu Ketua Panja Komisi VII Bidang Energi Tamsil Linrung, memberi apresiasi terhadap kinerja PLN tersebut. Dia meminta, agar perseroan terus memberikan laporan khususnya mengenai sejumlah proyek-proyek pembangkit listrik yang ada di daerah.
Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Gunung Seulawah Agam Aceh “Apresiasi kinerja Pak Dirut PLN, kemudian kita meminta kajian dan pengawasan yang ketat, terus kajian terhadap kendala yang dilakukan, serta keputusan darurat yang telah diambil selama ini. Jadi ada beberapa keputusan darurat yang dikeluarkan terkait mangkraknya proyek yang berdampak di daerah,” paparnya.
Dikatakan, kendala utama dari mangkraknya proyek di daerah yakni persoalan pembebasan lahan. Adapun soal keputusan darurat yang akan dikeluarkan, Tamsil belum bisa menjelaskannya. Pasalnya, DPR masih akan menunggu hasil kajian PLN sebelum memutuskan. “Kita kasih tenggat sampai 20 Juli hasil kajian mangkraknya,” katanya.(adi)
Leave a comment