Jakarta, situsenergy.com
Pemerintah akan mengkaji penambahan anggaran subsidi untuk solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Penambahan tersebut, menyesuaikan dengan situasi harga minyak dunia yang lebih tinggi dari pada ICP (Indonesian Crude Price) beberapa waktu terakhir.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kajian itu dilakukan untuk mendukung kesehatan keuangan PT Pertamina dalam menyediakan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat.
Terkait hal ini telah dibahas bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri ESDM Ignatius Jonan.
“Yang hasil tadi dengan Pak Menko (Darmin Nasution–red) dan Menteri ESDM memang dibahas mengenai situasi dari harga minyak yang lebih tinggi dari ICP. Yang ada asumsinya dalam undang undang APBN implikasinya tentu saja bahwa nilai subsidi yang harus ditanggung Pertamina meningkat cukup besar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (2/5).
Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah telah membahas bagaimana langkah tersebut dapat diimplementasikan dengan mengutamakan kemampuan daya beli masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha Pertamina.
“Kita sudah membahas mengenai bagaimana mekanisme agar di satu sisi masyarakat masih tetap bisa terjaga dayabelinya terutama karena tekanan dari harga minyak di BBM dan disisi lain Pertamina sebagai suatu korporasi doing concern yang baik,” jelasnya.
Sementara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin memperluas penggunaan Solar bercampur biodiesel. Salah satunya pada kendaraan tempur atau alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, Kementerian ESDM terus mendorong agar semua sektor bisa menggunakan Solar dicampur dengan biodiesel. Bahan utama dari biodiesel tersebut adalah minyak kelapa sawit.
“Ke depan hanya satu produk yang beredar hanya biodiesel saja,” kata Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, pekan lalu.(mul)
Leave a comment