Jakarta, situsenergy.com
Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) premium karena kenaikan harga BBM nonsubsidi serta tren melemahnya rupiah dapat membuat warga lebih memilih harga yang lebih murah untuk menyesuaikan kebutuhan sehari-hari.
“Di tengah melemahnya daya beli rakyat karena melemahnya nilai tukar rupiah dan besarnya kebutuhan premium karena besarnya disparitas harga, maka kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya kelangkaan premium apabila pemerintah tidak menambah pasokan premium yang beredar,” kata Ketua Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi, Lingkungan Hidup DPP PKS, Memed Sosiawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/3).
Memed mengingatkan bahwa tren pelemahan rupiah yang terjadi sebelumnya juga sudah didahului oleh tren kenaikan harga minyak di pasar global yang mendekati US$ 70 per barel, lebih besar dari asumsi makro APBN 2018 bahwa Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 48 per barel.
Ia berpendapat, meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa harga premium dan solar (BBM Bersubsidi) tidak berubah dan pemerintah akan menambah subsidi premium dan solar agar harga per liternya tetap sampai akhir tahun, namun untuk harga BBM nonsubsidi disesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia. Hal tersebut, lanjutnya, dapat mengubah perilaku konsumen dengan beralih ke BBM jenis premium atau pertalite.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) merilis daftar harga BBM terbaru dengan mencatatkan kenaikan harga pada mayoritas nonsubsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite). Pada laman resmi Pertamina, dalam tabel harga, jenis BBM Pertamax per liternya di wilayah Jakarta naik dari Rp8.600 menjadi Rp 8.900. Sementara Pertamax Turbo naik dari Rp9.600 menjadi Rp10.100.
Kemudian, untuk daftar harga Pertamina Dex dalam tabel resmi, naik dari sebelumnya Rp9.250 per liter menjadi Rp 10.000. Sedangkan untuk Dexlite naik dari sebelumnya RP 7.500 menjadi Rp 8.100.
Namun, untuk jenis BBM Pertalite, Premium dan Solar tidak mengalami perubahan harga. Data tersebut dilansir pada tanggal 24 Februari 2018, terakhir. Data memuat harga dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua. (ert)
Leave a comment