JAKARTA — Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong agar Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mewujudkan BBM satu harga seperti yang dicanangkan pemerintah terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Hal tersebut menjadi topik pembahasan utama pada pertemuan Ketua DPD RI Oesman Sapta didampingi anggota Komite II DPD RI Dailami Firdaus dengan Ketua BPH Migas Fashurullah Asa, di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, Senin (26/2).
Ketua DPD RI Oesman Sapta menyatakan mendukung adanya program BPH Migas dalam mempercepat pemerataan distribusi BBM tersebut melalui program satu desa satu sub penyalur BBM. Jika hal tersebut terwujud maka menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Saya mendukung program satu desa satu sub penyalur BBM agar pemerataan satu harga terwujud, BPH Migas harus berani membuat terobosan meski tidak mudah, dan jika itu untuk membuat daerah semakin sejahtera maka kami akan akan berada di belakang mereka,” tegas Oesman Sapta, sebagaimana rilis Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sebelumnya Oesman Sapta mengatakan bahwa DPD RI sudah mengadakan Mou dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kementerian Desa dalam upaya mengawasi penggunaan dana desa, hal tersebut bisa juga dilakukan dengan BPH Migas dalam mewujudkan adanya program Pertamina Mini tersebar di setiap desa sehingga memudahkan pemerataan BBM ke seluruh Indonesia.
“DPD RI melalui Komite II saya harap segera mengadakan pertemuan untuk memperdalam program tersebut, ini sangat baik dan membantu ekonomi kerakyatan juga pemerataan penyaluran BBM di seluruh pelosok daerah, kalau bisa satu desa minimal ada satu pom bensin mini tersebut,” ujarnya.
Menurut keterangan Ketua BPH Migas Permasalahan dalam mewujudkan BBM satu harga seperti yang di programkan oleh Pemerintah Indonesia karena masih kurangnya sebaran SPBU di daerah, dan jika di rata-rata 1 SPBU melingkupi 300km, sangat sehingga sulit dijangkau.
“Dengan target BBM satu harga kami mendorong banyak penyalur seperti spbu mini dan, karena membangun SPBU cukup mahal apalagi investasi di daerah. Oleh karena itu kami mendorong daerah untuk menjadi sub penyalur bbm, kami akan melegalkan izinya, alatnya dan penyalurannya di daerah-daerah nanti,” jelasnya.
Dailami Firdaus anggota Komite II melanjutkan bahwa DPD RI punya peran strategis dalam mewakili daerah. Untuk lebih mendetail Dailami yang juga Senator DKI tersebut menyatakan bahwa dalam waktu dekat Komite II DPD RI akan segera melaksanakan Rapat dengan BPH migas dalam mewujudkan BBM satu harga tersebut. (kn)
Leave a comment