Jakarta, situsenergy.com
Untuk mengembalikan puncak keemasan industri minyak dan gas bumi (migas) Indonesia ke puncak produksi dibutuhkan beberapa strategi. Apa strateginya?
“Strategi percepatan di semua lini bisnisnya. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menyambut baik sinergi bersama Ditjen Bea Cukai, SKK Migas dan PP INSW untuk mengembangkan integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk kegiatan usaha hulu migas,” kata Dirjen Migas Ego Syahrial pada penandatanganan MoU Ditjen Bea Cukai, SKK Migas dan PP INSW, di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (16/11).
Sebelum adanya sinergi, KKKS membutuhkan enam kali transaksi dalam pengurusan impor barang. Setelah terintegrasi, maka hanya menjadi dua kali atau Iebih cepat 66%. Sementara untuk total waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini hanya akan menjadi 24 hari kerja atau kurang Iebih 42.8% Iebih cepat.
“Kementerian ESDM sangat menyambut baik inisiatif ini. Akhirnya kita berempat (Ditjen Migas, Ditjen Bea Cukai, SKK Migasnya dan PP ISNW) bisa kumpul di sini karena ini adalah tujuan utama kita, membuat industri hulu migas kita kembali lagi ke puncak (produksi),” ujar Ego Syahrial.
Ego melanjutkan, industri migas bukanlah industri yang hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun. Untuk sampai mendapatkan minyak, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Dengan masa kontrak 30 tahun, maka waktu untuk berproduksi tersisa sekitar 20 tahun. Karena itu, dibutuhkan dukungan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar.
“Jadi kalau para KKKS ini dalam prosesnya dia sudah bekerja keras, waktu yang dibutuhkan lama, dan tidak kita bantu dengan langkah-langkah percepatan seperti ini, artinya kita membiarkan (industri lambat). Kita tidak bisa bilang kembali ke produksi 1,7 barel per hari,” katanya.
Menurut Ego, industri migas mencapai puncak produksi tahun 1977 di mana produksi minyak sebesar 1,7 juta barel per hari. Saat ini, produksi minyak hanya sekitar 800.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan mencapai 1,6 juta barel sehingga harus dilakukan impor. Fyan
Leave a comment