Restui SPBU Vivo, Sebaiknya Pemerintah Tugaskan Vivo Jual BBM PSO

Jakarta, situsenergy.com

Kehadiran menteri ESDM, Ignasius Jonan saat peresmian SPBU Vivo di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/10) lalu masih terus menjadi perbincangan publik.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, ada dua hal yang menarik untuk dicermati terkait hal ini.

Pertama, kata dia, kesediaan Menteri ESDM sebagai Pejabat negara yang meresmikan dan merestui berdiri dan beroperasinya SPBU tersebut mengundang sedikit pertanyaan. “Kehadiran Menteri ESDM memang menjadi spesial dan khusus mengingat yang diresmikan hanya sebuah SPBU, sementara SPBU milik Pertamina di Papua yang melayani BBM 1 Harga hanya diresmikan seorang General Manager Pertamina,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/10).

Hal kedua yang paling mengundang decak kagum dan pertanyaan, lanjut dia, adalah harga BBM yang dijual oleh Vivo ternyata lebih murah dari BBM yang dijual oleh Pertamina.

Salah satu contoh BBM Vivo RON 89 dijual dengan harga Rp 6.100/liter atau lebih murah sekitar Rp 350/liter dari BBM RON 88 Pertamina yang dijual di harga Rp 6.450/liter. “Ini tentu mengundang pertanyaan mengapa Pemerintah menugaskan Pertamina menjual BBM lebih mahal dari harga swasta. Ada apa dengan pemerintah? Padahal SPBU Vivo diresmikan oleh pemerintah yaitu Menteri ESDM Djonan,” tukasnya.

Menurut Ferdinand, Pemerintah harus menjelaskan hal ini secara terbuka ke publik. Karena rakyat pasti menunggu sikap Pemerintah dalam hal ini. Ataukah memang pemerintah boros dan tidak efisien sehingga harga BBM RON 88 lebih mahal dari BBM RON 89 milik SPBU Vivo?

“Pemerintah, kita minta dan desak untuk terbuka serta transparan dengan perhitungan harga ini. Kenapa demikian? Karena yang kita ketahui, Pertamina merasa dirugikan menjual BBM RON 88 sebagai BBM Penugasan atau yang sering disebut dengan istilah PSO atau Public Obligation Service,” katanya.

Masih menurut Ferdinand, ada dua langkah yang wajib dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi perbedaan harga ini. Pertama, Pemerintah melalui Menteri ESDM harus merevisi harga BBM RON 88 dan menurunkannya dibawah BBM RON 89 yang dijual Vivo. “Yang kedua, jika Pemerintah tidak mampu menurunkan harga BBM RON 88, maka Pemerintah lebih baik menugaskan SPBU Vivo untuk menyediakan dan menjual BBM Penugasan seluruh Indonesia karena ternyata lebih murah dari BBM Pertamina yang harganya ditetapkan Pemerintah,” tukasnya.

Jadi, lanjut dia, tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain menurunkan harga BBM atau menugaskan Vivo untuk menyediakan dan menjual BBM PSO seluruh Indonesia. “Dan bagi Pertamina, jika memang penugasan pemerintah merugikan keuangan Perusahaan, kami sarankan agar Pertamina tidak usah mengikuti tender pengadaan dan penyediaan BBM PSO seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Untuk apa Pertamina ikut tender kalau rugi? Biarkan saja Vivo yang suplay BBM PSO karena dengan harga lebih murah mereka tetap untung dan Rakyat tentu lebih senang dengan harga BBM lebih murah,” tambah dia. Ferdinand menegaskan, bahwa pihaknya mendukung agar Vivo segera membangun SPBU seluruh Indonesia termasuk di daerah terpencil agar rakyat bisa menikmati harga BBM lebih murah.

“Vivo harus masuk seluruh wilayah Indonesia, jangan hanya didaerah kota besar saha seperti Jakarta. Dan yang terpenting, rakyat menunggu penjelasan pemerintah atas perbedaan harga yang cukup signifikan tersebut atau tugasksn saja Vivo yang jualan seluruh Indonesia,” pungkasnya.(adi)