Jakarta,situsenergy.com
Direktur Institut Soekarno Hatta, M.Hatta Taliwang menegaskan, seharusnya Pemerintah menghentikan penugasan distrubsi BBM yang selama ini dibebankan kepada Pertamina. Pasalnya, sudah ada pihak swasta yang mampu menjual BBM sejenis Premium tapi dengan RON 89 dan harga jual yang lebih murah.
“Jika pemerintah tetap melanjutkan atau menugaskan kembali Pertamina untuk mengadakan dan menyalurkan BBM Premium yang harganya ternyata lebih mahal dari harga BBM yang dijual swasta, maka Pemerintah berpotensi dipermasalahkan publik sebagai tidak pro terhadap rakyat,” kata Hatta Taliwang kepada situsenergy.com di Jakarta, Minggu (29/10).
Mantan anggota DPRRI dari partai Amanat Nasional itu menambahkan, sebagai sebuah badan usaha yang untuk menjalankan bisnis migas setara dengan Vivo yang juga adalah Badan Usaha Niaga Umum, Pertamina seharusnya juga memiliki hak untuk tidak ikut dalam tender BBM untuk menyalurkan BBM PSO Solar dan juga Premium.
“Jika dengan menjual Premium atau Solar ternyata menyebabkan Pertamina rugi dan jika kondisi itu terus dilanjutkan Pertamina maka BUMN ini bisa digugat melanggar UU BUMN yang mensyaratkan bahwa BUMN wajib memperoleh laba” lanjut politisi gaek ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Pemerintah juga tak perlu ragu menunjuk pihak swasta untuk menyalurkan BBM sepanjang Pemerintah yakin bahwa swasta bisa membuktikan dan mewujudkan ketersediaan BBM Premium di seluruh wilayah NKRI, dan dengan harga yang murah di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah untuk BBM Premium RON 88.
Namun jika ternyata tidak dilakukan, maka publik akan menilai bahwa Pemerintah tidak yakin dan ragu akan kinerja swasta yang bisa selalu menjual BBM-nya dengan harga murah. “Artinya bisa saja harga murah itu dikarenakan swasta tersebut masih menggunakan anggaran promosi dan harganya bisa diterapkan karena baru punya satu spbu saja,” tutup Hatta Taliwang.(adi)
Leave a comment