Jakarta, situsenergy.com
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan, tren penurunan aktifitas dan penanaman investasi eksplorasi minyak dan gas (migas) banyak didorong oleh penurunan harga minyak dunia yang masih belum menunjukkan perbaikan.
Selain itu, gagalnya eksplorasi di laut dalam di wilayah Timur Indonesia pada periode 2006-2012 dan peraturan-peraturan yang tidak kondusif. “Serta kendala non teknis seperti perizinan, sosial kemasyarakatan, maupun keuangan internal kontraktor KKS, ikut memberi kontribusi,” kata Wakil Kepala SKK Migas Sukandar di City Plaza, Jakarta, Jumat (29/9).
Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan guna meningkatkan investasi khususnya eksplorasi migas. Misalnya, direvisinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 menjadi PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Beberapa cakupan perubahannya antara lain bebas bea masuk impor barang dan insentif pajak (pajak pertambahan nilai/PPN, pajak penjualan atas barang mewah/PPnBM, pajak penghasilan/PPh, dan pajak bumi dan bangunan/PBB), serta insentif seperti investment credit, imbalan DMO Holiday, maupun depresiasi dipercepat.
Pemerintah juga memberi delapan tambahan insentif pada PSC Gross Split yang termaktub dalam Permen ESDM Nomor 52/2017 terkait Revisi Bagi Hasil Gross Split. Bagian Kontraktor KKS dapat meningkat antara lain dilihat dari kumulatif Eksploitasi, harga minyak dan gas, kandungan hidrogen sulfida (H2S) tinggi, dan ketersediaan infrastruktur. “Pemerintah telah berupaya, namun peningkatan aktifitas eksplorasi tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan,” tandasnya.(mul)
Leave a comment